KABUPATEN CIREBON, SC- Tenaga Penggerak Desa (TPD) merupakan tenaga kontrak/honorer di UPTD yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga berencana (KB). Salah satu tugas utamanya adalah ikut menyukseskan program KB.
Sayangnya, dari total TPD yang ada di Kabupaten Cirebon, ada puluhan TPD yang kini nasibnya digantung. Pasalnya, sejak tahun 2022 gaji para TPD tersebut tidak lagi dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Hj Enny Suhaeni mengatakan, sejak akhir 2021 lalu, beban gaji TPD yang sebelumnya dicover Pemprov Jabar kini dialihkan ke daerah.
BACA JUGA: Bupati Cirebon Akui Kasus Stunting Masih Tinggi
Sehingga, lanjut Enny, anggaran untuk menggaji puluhan TPD tersebut menjadi beban Pemkab Cirebon. Namun, karena pelimpahan tersebut terlambat disampaikan ke Pemkab Cirebon, maka pada tahun 2022 ini, gaji untuk puluhan TPD tersebut tidak teranggarkan.
Enny menjelaskan, awalnya TPD Pemprov Jabar itu berjumlah 155 orang. Dari jumlah tersebut, 69 orang TPD gajinya masih teranggarkan dari Pemprov melalui perekrutan tenaga lini lapangan (Teladan) desa. Selain itu ada 5 TPD yang mengundurkan diri, 15 orang masuk ke formasi P3K pusat dan 2 orang masuk ke P3K Kabupaten Cirebon.
“Sisanya itu ada sekitar 64 orang yang saat ini bekerja tapi pos anggarannya tidak masuk ke provinsi ataupun Pemkab Cirebon. Kita tidak bisa alokasikan anggaran karena kita menerima pemberitahuan itu pada akhir tahun, dimana sistem struktur anggaran untuk 2022 sudah disahkan,” kata Enny, Selasa (29/3/2022).
BACA JUGA: Stunting Masih Jadi Ancaman
Pihaknya baru bisa menganggarkan alokasi untuk 64 orang TPD tersebut, pada APBD Perubahan. Itu pun honor yang diberikan hanya beberapa bulan, setelah dimasukan ke APBD Perubahan.
Selain melalui APBD Perubahan, diakui Enny, memang ada solusi lainnya yakni melalui honor pada kegiatan, baik di kecamatan maupun di DPPKBP3A.
“Kita juga tidak menginginkan hal ini terjadi, tapi mau bagaimana lagi. Tapi memang ada beberapa solusi, melalui honor pada kegiatan di kecamatan dan di DPPKBP3A juga bisa,” kata Enny.
Keberadaan TPD, sambung Enny, memang penting untuk membantu program KB sampai ke tingkat desa. Terlebih menurut dia, saat ini Kabupaten Cirebon hanya mempunyai 37 penyuluh KB. Karena itu, untuk mengoptimalkan program KB di Kabupaten Cirebon, saat ini pihaknya sangat bergantung pada keberhasilan program tim pendamping keluarga yang saat ini jumlahnya ada 1.749, dimana setiap timnya terdiri dari 3 orang.
BACA JUGA: Tercatat di Kabupaten Cirebon Masih Tinggi, Bupati Minta Kader PPKBD Bantu Tekan Angka Stunting
Kendati demikian, Enny mengaku tetap optimis semua program bisa berjalan dengan baik.
“Dengan keterbatasan yang ada tentu kita tidak boleh pesimis, semua program harus jalan dan memastikan program KB terlaksana dengan baik di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (Islah)
