Semangat Kartini di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon tak pernah mati. Bahkan, kini Kartini menjadi model dan semangat perjuangan kaum perempuan hingga melahirkan Kartini masa depan. Tentunya, berjuang dan berjuang untuk mendorong para perempuan memaksimalkan potensinya.
Pun di Kabupaten Cirebon, banyak Kartini masa depan yang terus memperjuangkan nasib perempuan sejajar bahkan melebihi kaum laki-laki dalam berbagai bidang. Salah satunya, Hj Enny Suhaeni SKM MKes. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon itu kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: DPPKBP3A akan Intervensi Kegiatan P2WKSS
Ia menjadi orang nomor satu pada dinas yang banyak berperan mendorong kemajuan perempuan. Dinas tersebut diberikan tanggung jawab untuk mengoptimalkan program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cirebon.
Enny menyebut, perempuan harus menjadi prioritas pembangunan dalam berbagai sektor, sehingga perempuan bisa memaksimalkan potensi dan kemampuanya.
“Stigma perempuan sebagai objek tentu harus dihapus, kita harus mampu untuk memperjuangkan mimpi-mimpi kita sendiri. Jadilah perempuan yang berdaya saing dan punya kemampuan sehingga apa yang dicita-citakan oleh Kartini bisa tercapai,” ujar Enny, Rabu (20/4/2022).
Menurut Enny, jumlah perempuan di Kabupaten Cirebon begitu banyak. Namun, ruang atau kesempatan perempuan untuk bisa berbuat dan berbicara banyak di berbagai hal masih belum maksimal karena kesempatan yang masih minim.
Tak dipungkiri, pemerintah memang sudah berupaya maksimal. Hanya saja, realisasi anggaran yang disiapkan pemerintah pada dinas yang dipimpinnya untuk mendorong berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan perempuan masih begitu kecil.
“Pemerintah mungkin sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi memang realisasinya anggaran yang kita kelola begitu kecil. Kondisi ini memaksa kita harus kreatif dan pandai-pandai memutar otak,” kata Enny.
Ia sendiri bertekad untuk menomorsatukan persoalan anak dan perempuan di Kabupaten Cirebon. Namun, ia melihat banyak program dan kebijakan yang belum menyentuh ke persoalan inti. Sehingga optimalisasi peran perempuan masih belum tercipta dengan baik.
“Ini tentu harus menjadi perhatian bersama, kebijakan pemerintah harus berpihak dan memprioritaskan perempuan sebagai salah satu komponen pembangunan bangsa,” paparnya.
BACA JUGA: DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Ida Laela Rukaeda: Pelaku Pelecehan Seksual Mayoritas Orang Terdekat
Ia mencontohkan, di tahun 2022 ini anggaran untuk DPPKBP3A saja hanya sebesar Rp2,4 miliar. Anggaran tersebut dibagi untuk beberapa bidang dan kegiatan sehingga sangat banyak kegiatan di DPPKBP3A yang tidak bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran.
“Padahal kita mengurusi banyak persoalan dari mulai stunting, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, optimalisasi peran perempuan dan lain-lain. Tapi tidak didukung anggaran yang memadai,” bebernya.
Lebih jauh ia menjelaskan, komposisi jabatan eselon II di Kabupaten Cirebon masih belum memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Dari 32 SKPD yang ada, perwakilan perempuannya hanya ada 3 orang saja.
Namun, kata Enny, kesempatan tersebut harus dijemput karena memang tidak datang sendiri di depan pintu. Karena itu, ia juga mendorong agar semakin banyak ASN perempuan yang berprestasi dan bisa menunjukan kemampuannya dalam membangun Kabupaten Cirebon.
Selain tiga orang perempuan yang ada di SKPD, ia ingin agar ada perempuan-perempuan lain yang bisa berprestasi dan bisa berbicara banyak.
“Jadi memang harus dijemput, jangan tunggu kesempatan datang saja,” pungkasnya. (Islah)
