“Keberadaan KIM juga kita butuhkan untuk menyerap informasi yang terjadi di masyarakat. Mari kita terus bersinergi agar informasi yang diterima masyarakat bisa sesuai,” ujar Imron.
Dikatakannya juga, di era keterbukaan informasi saat ini, perlu koordinasi antara pemerintah dan KIM dalam menangkal hoaks. Karena, bupati menilai berita bohong dapat merusak kondusifitas masyarakat.
“Maka dari itu, pemerintah juga membutuhkan pihak lain untuk sama-sama menangkal hoaks yang berkembang. Kami harap, KIM juga dapat berkontribusi dalam beberapa program yang dimiliki pemerintah,” tambah bupati.
Ketua KIM Jawa Barat, Deni Sonjaya menjelaskan, saat ini KIM memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan saat pembentukan tahun 2010 lalu. Perbedaannya, terang Deni, saat ini KIM sudah bekerja sama dengan pemerintah.
BACA JUGA: Bupati Cirebon Setuju Ide Satu Desa Satu Perawat
“Awalnya, KIM hanya bekerja sama dengan Kominfo saja. Namun saat ini, KIM sudah berkolaborasi dengan pemerintah secara umum, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat luas terutama untuk masyarakat,” ujar Deni.
