“Kami minta kesadaran masyarakat kalau ada sapi dari luar coba berkomunikasi, jangan nyumput-nyumput,” kata Imron, Selasa (28/6/2022).
Imron menegaskan, tidak bermaksud menghalangi atau menjegal distribusi sapi dari luar Kabupaten Cirebon. Apa yang dilakukan pemerintah, lanjut Imron, adalah untuk memastikan sapi-sapi yang masuk benar-benar dalam kondisi sehat. Sehingga, tidak menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui hewan kurban.
BACA JUGA: PMK Picu Inflasi, Dampak Pasokan Hewan Kurban Lebih Rendah dari Permintaan
“Kami pemerintah ini hadir, sapi itu akan dicek dulu. Kalau sapi yang sehat diteruskan, tapi kalau sapinya tidak sehat dikembalikan atau diobati. Jadi harus ada keterbukaan dari masyarakat,” kata Imron.
Ia menjelaskan, imbauan tersebut sudah dikemukakan sejak kasus PMK baru mewabah di daerah-daerah lain. Bahkan, saat itu pihaknya juga mengimbau agar masyarakat berkurban dengan hewan kurban yang lebih ekonomis, yakni kambing. Hanya saja, saat itu masyarakat justru mengira pemerintah menghalang-halangi.
“Padahal pemerintah itu hakikatnya tidak akan menghalangi kemajuan ekonomi masyarakat, cuma kami ingin membatasi yang memang akan berdampak,” terang Imron.
Kendati saat ini virus PMK sudah masuk ke Kabupaten Cirebon dan menjangkiti ratusan hingga ribuan sapi, namun pihaknya mengakui pengawasan sapi-sapi yang masuk ke Kabupaten Cirebon belum terlaksana. Ia baru menerima laporan minggu kemarin dari Distan terkait adanya rencana pengawasan tersebut.
“Minggu kemarin sudah ada laporan, nantinya Distan bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian,” paparnya.
Disinggung kemungkinan Pemkab Cirebon memberi bantuan dana sebagai ganti sapi peternak yang mati, Imron mengungkapkan, bahwa hal tersebut belum bisa dilakukan, lantaran tidak teranggarkan di tahun sebelumnya. Namun jika wabah PMK diprediksi masih akan terjadi hingga tahun depan, ia mengaku akan segera membahas anggarannya dengan DPRD untuk realisasi tahun 2023.
BACA JUGA: Waduh! Wabah PMK Meluas Tulari Kerbau
“Karena pelaksanaan anggaran itu berdasarkan berdasarkan pembahasan dengan DPRD tahun kemarin, anggaran yang sekarang ada itu untuk program yang sudah disepakati dengan DPRD tahun kemarin,” bebernya.
Kendati demikian, pihaknya akan mengupayakan celah anggaran melalui anggaran perubahan 2022 pada bulan Oktober nanti. Hanya saja, kalaupun nanti disepakati penganggarannya melalui APBD Perubahan, nilainya tidak bisa maksimal alias terbatas.
“Jadi masyarakat harus tahu kalau sekarang tidak ada (anggaran, red) itu karena memang pemda beda dengan pemerintah pusat yang anggarannya untuk realisasi program ke bawah,” pungkasnya. (Islah)