Iis menerangkan, kemiskinan merupakan isu pembangunan multidimensi, sehingga perlu pendekatan yang tepat. Hal itu dapat dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa dengan pendampingan kecamatan dan perangkat daerah terkait, serta seluruh stakeholder pembangunan lainnya di daerah.
Menurutnya, keberadaan FPKSKC di tengah-tengah masyarakat akan menjadi peran dan motor penggerak pembangunan kesejahteraaan sosial sampai pada tataran grass root. FPKSKC memiliki potensi yang cukup besar bagi pembangunan kesejahteraan sosial nasional.
BACA JUGA: Angka Rp600 Miliar Kembali Mengemuka, Opsi Gandeng Pihak Ketiga untuk Pendanaan dan Pengelolaan
“FPKSKC ini berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berbasis kerakyatan. Oleh karena itu, upaya-upaya pemberdayaan perlu lebih ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan, baik masa kini maupun masa yang akan datang,” ucapnya.
Iis berharap, kehadiran FPKSKC di tengah-tengah era pembangunan bangsa Indonesia ini bisa memberi manfaat bagi pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat, perencanaan sosial, analis kebijakan sosial, serta para generasi penerus bangsa yang fokus terhadap masalah pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“FPKSKC juga bisa dijadikan salah satu referensi bagi pihak-pihak terkait untuk kajian pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya. (Islah)
