Menurut Imron, masih banyak masyarakat di Kabupaten Cirebon yang kurang peduli terhadap data kependudukan. Padahal, data tersebut bisa menjadi sumber keributan khususnya saat ada program bantuan dari pemerintah.
“Mohon maaf, masyarakat yang ekonominya rendah dan pendidikannya kurang, terkadang tidak peduli terhadap data kependudukan, seperti KTP maupun KK. Tetapi, mereka akan protes keras jika tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal, pemerintah itu mendasarkan data penerima bantuan dari data kependudukan,” ujar Imron.
BACA JUGA: Tak Peduli Data Kependudukan, Protes Saat Tak Dapat Bantuan
Oleh karena itu, Imron meminta kepada pengurus FPKSKC yang telah dikukuhkan ini, untuk bisa mengawal dan mendampingi masyarakat dalam memperoleh data yang valid. Termasuk juga dalam urusan verifikasi, Imron dengan tegas menyebut jangan ada data palsu.
“Jika memang orang tersebut berhak mendapatkan bantuan, maka harus diprioritaskan. Keluhan selama ini yang saya terima, ada orang yang seharusnya tidak dapat malah dapat bantuan dan sebaliknya. Tugas puskesos inilah yang harusnya mendampingi agar bantuan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua FPKSKC Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar menyebut pemerintah dianggap gagal dalam pelaksanaan pembangunan apabila tingkat capaian penanggulangan kemiskinannya rendah.
Dijelaskannya, kemiskinan merupakan isu pembangunan multidimensi, perlu pendekatan yang tepat dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa dengan pendampingan kecamatan dan perangkat daerah terkait, serta seluruh stakeholder pembangunan lainnya di daerah.
