Kerugian Kasus Pajak DD Rp2,8 M, Kejari Kabupaten Cirebon Periksa 250 Saksi

KABUPATEN CIREBON, SC- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon merilis perkembangan kasus penggelapan pajak dana desa (DD) di kantor Kejaksaan setempat, Selasa (26/7/2022).

Hingga saat ini Kejari Kabupaten Cirebon telah memeriksa 250 orang dari 73 desa yang melakukan pembayaran pajak DD melalui oknum pendamping desa. Dari hasil pemeriksaan tersebut, perhitungan awal kerugian negara atas kasus ini mencapai Rp2,8 miliar.

Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Hutamrin, menjelaskan, dugaan korupsi pajak DD tersebut dilakukan oleh oknum Tim Pendamping Desa (TPD). Dalam kasus tersebut, kata dia, ada 73 desa yang melakukan pembayaran pajak melalui tim TPD.

BACA JUGA: Kasus Pajak DD Seret Banyak Perangkat Desa

“Masing-masing oknum memiliki peran, mulai dari menjadi koordinator, kemudian ada tim pengubah e-billing dan ada yang menjadi tim pengubah resi pembayaran pajak DD,” kata Hutamrin.

Akibatnya, lanjut Hutamrin, pajak DD yang disetorkan oleh TPD ke kantor pajak nilainya kecil, dari mulai Rp2.000 sampai Rp5.000, karena telah diubah terlebih dahulu nilai anggaran di tiap kegiatan. Kemudian sebelum diserahkan ke pihak desa, resi dengan nilai tersebut diubah kembali menjadi Rp3 juta sampai Rp6 juta sesuai dengan pajak yang dibayarkan oleh masing-masing desa.

"Setelah uang diterima (TPD, red) misalkan Rp7 juta, diubah e-billingnya menjadi Rp2 ribu. Setelah dibayarkan di kantor pajak maka timbullah resi, nah resi tersebut secara manual diubah menjadi Rp7 juta lagi. Lalu resi tersebut diberikan kepada pihak desa," terang Hutamrin.

BACA JUGA: Kasus Penggelapan Pajak DD segera Dilimpahkan ke Pidsus, Kajari: Tak Ada Aturan Cash Back Pajak

Hutamrin menjelaskan, untuk penentuan tersangka dugaan kasus korupsi pajak DD ini, masih belum bisa dilakukan karena masih dalam proses penyidikan. Ia menyebut, penentuan tersangka akan mengacu pada data dan fakta di lapangan yang dilakukan pihak penyidik.

Namun pihaknya memastikan, tersangka kasus korupsi pajak DD tersebut lebih dari satu orang.

"Yang sudah diperiksa sebanyak 250 orang, statusnya masih sebagai yang diperiksa. Nanti hasil ekspose tim penyidik akan menyimpulkan hasil pemeriksaan kemudian akan menentukan siapa tersangkanya," kata Hutamrin.

Ia menambahkan, dalam proses penyidikan tersebut, nantinya dapat ditemukan titik terang oknum yang bertanggung jawab. Sejauh ini, pihaknya baru bisa menyimpulkan peran TPD dalam kasus tersebut, di antaranya, ada tim pengepul (koordinator), ada tim pengubah billing dan ada tim pengubah resi.

Adapun modus yang dilakukan oknum TPD, lanjut Hutamrin, adalah dengan mengiming-imingi cashback sebesar 10 persen dari pajak tersebut. Sehingga, imbuh dia, banyak perangkat desa yang menitipkan uang pajak DD-nya ke oknum TPD tersebut.

BACA JUGA: Perintah Operasi Intelejen Dikeluarkan, Penggelapan Pajak DD Sudah Satu Bulan Ditangani Secara Silent

"Korupsi tidak bisa berjalan sendiri, pasti ada andil dari masing-masing pihak. Kami akan menentukan siapa tersangka berdasarkan data dan fakta di lapangan," paparnya.

Hutamrin juga menjelaskan, kasus dugaan korupsi ini masuk ke pihaknya pada Januari 2022 lalu. Kasus terungkap karena setiap pembayaran pajak terdaftar di Direktorat Pajak.

“Keterlibatan semuanya akan terungkap dalam proses penyidikan. Dari 73 desa itu baru diketemukan indikasi awal atau perhitungan awal kerugian negara sebanyak Rp2,8 miliar," kata Hutamrin.

BACA JUGA: Penggelapan Pajak DD Kejahatan Luar Biasa, Siapa Aktor Intelektualnya?

Untuk diketahui, kasus tersebut mulai diproses Kejari Kabupaten Cirebon sejak awal Januari 2022 setelah mengemuka di akhir 2021. Pajak DD yang tidak disetorkan oleh TPD merupakan pajak DD sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. (Islah)