Ia pun mengaku sangat mendukung dengan apa yang menjadi sorotan Wabup Cirebon mengenai rekam jejak para peserta open bidding. Karena rekam jejak para peserta harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan penilaian.
Sebab bagaimana pun, kata Opang, ketika rekam jejak pendidikan, lama bekerja, penempatan berdinas serta kinerja mereka selama menjadi ASN kurang baik, maka tidak seharusnya yang bersangkutan terpilih baik di tiga besar maupun menjadi Sekda terpilih.
“Apalagi wabub itukan bagian dari pengambil keputusan. Kalau bagian dari pengambil keputusan saja memberi warning sebuah proses agar objektif, jangan-jangan ini prosesnya tidak objektif,” tegas Opang.
Berita Terkait
BACA JUGA: Terancam, 158 Murid SDN Astanamukti Belajar di Bangunan Hampir Ambruk
Politisi Partai Gerindera itu melanjutkan, dugaan bakal tidak objektifnya proses open bidding itu tidak hanya terlihat dari warning Wabup Cirebon saja. Hal itu juga bisa dilihat sejak awal pendaftaran open bidding yang sepi peminat bahkan sampai harus diperpanjang waktu pendaftarannya.
Opang menduga, para ASN khususnya eselon II sudah memahami dan mereka merasa akan sia-sia jika memaksakan diri ikut mendaftar open bidding sekda. Karena calon sekdanya diduga sudah disiapkan oleh Bupati Cirebon.
“Jadi ya pantas saja peminatnya sedikit,” pungkasnya.
