Menurut Luthfi, upaya tersebut bisa dilakukan dengan menggenjot tiga sektor prioritas di bidang ekonomi, yakni pariwisata, industri olahan dan perdagangan jasa, khususnya yang terkait dengan UMKM.
BACA JUGA: Soal Sampah, Luthfi: Kabupaten Cirebon Perlu TPS Terpadu
“Perdagangan jasa yang berkualitas itu yang bisa melibatkan banyak masyarakat kecil,” terang Luthfi.
Ia meminta, regulasi tersebut harus dibangun dan perlu menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon.
“Jangan sampai BBM naik, tapi tidak ada program-program lain yang bisa menguatkan daya beli,” tegasnya.
BACA JUGA: Koalisi Bagian Kompromi Perubahan AKD, Luthfi Mengaku Punya Tanggung Jawab Moril Akomodasi Gerindra
Saat disinggung sikap DPRD terkait kenaikan harga BBM, Luthfi mengungkapkan, Pemerintah Pusat sudah mempunyai hitung-hitungannya sendiri. Karena berdasarkan fakta, lanjut Luthfi, Indonesia sudah defisit hingga hampir menembus Rp18 triliun. Sementara pilihan lainnya imbuh dia, sebenarnya bisa saja pemerintah membuka utang baru atau mencetak uang.
“Kalau cetak uang otomatis inflasi akan meningkat dan ini berbahaya. Komprominya ya kita harus membuat keseimbangan-keseimbangan dan saya pikir ini dilema yang harus diambil oleh pemerintah pusat. Karena kalau seandainya sistem keuangan kita tidak berimbang, dampaknya krisis ekonomi akan semakin panjang lagi,” bebernya.
