Pasalnya, penyesuaian juga terjadi di belahan dunia lainnya seperti Amerika, Eropa hingga Asia dengan rerata harga Rp18 ribu.
“Saya kira untuk menyeimbangkan keuangan, negara perlu ada penyesuaian,” ujar Luthfi, Senin (5/9/2022).
BACA JUGA: Luthfi: HUT Kemerdekaan RI ke-77 Tahun 2022 Momen Saling Menguatkan
Kendati demikian, Luthfi memberikan catatan kepada Pemerintah Pusat untuk lebih fokus lagi dalam peningkatan daya beli masyarakat. Karena jika harga BBM naik tapi daya beli masyarakat tidak diangkat, maka yang akan menjadi korban masyarakat banyak. Makanya, Luthfi menyebut, program-program penanggulangan ekonomi harus lebih diperbanyak lagi.
“Saya sebagai ketua DPRD berharap kepada Pemda agar lebih fokus pada upaya tadi, untuk memastikan minimal daya beli masyarakat Kabupaten Cirebon bisa meningkat,” paparnya.
Menurut Luthfi, upaya tersebut bisa dilakukan dengan menggenjot tiga sektor prioritas di bidang ekonomi, yakni pariwisata, industri olahan dan perdagangan jasa, khususnya yang terkait dengan UMKM.
BACA JUGA: Soal Sampah, Luthfi: Kabupaten Cirebon Perlu TPS Terpadu
“Perdagangan jasa yang berkualitas itu yang bisa melibatkan banyak masyarakat kecil,” terang Luthfi.
Ia meminta, regulasi tersebut harus dibangun dan perlu menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon.
“Jangan sampai BBM naik, tapi tidak ada program-program lain yang bisa menguatkan daya beli,” tegasnya.
BACA JUGA: Koalisi Bagian Kompromi Perubahan AKD, Luthfi Mengaku Punya Tanggung Jawab Moril Akomodasi Gerindra
Saat disinggung sikap DPRD terkait kenaikan harga BBM, Luthfi mengungkapkan, Pemerintah Pusat sudah mempunyai hitung-hitungannya sendiri. Karena berdasarkan fakta, lanjut Luthfi, Indonesia sudah defisit hingga hampir menembus Rp18 triliun. Sementara pilihan lainnya imbuh dia, sebenarnya bisa saja pemerintah membuka utang baru atau mencetak uang.
“Kalau cetak uang otomatis inflasi akan meningkat dan ini berbahaya. Komprominya ya kita harus membuat keseimbangan-keseimbangan dan saya pikir ini dilema yang harus diambil oleh pemerintah pusat. Karena kalau seandainya sistem keuangan kita tidak berimbang, dampaknya krisis ekonomi akan semakin panjang lagi,” bebernya.
Karena itu, sambung Luthfi, pilihan terbaik adalah dengan membuat keseimbangan yang harus pula berpihak kepada masyarakat dengan menggenjot program-program penanggulangan ekonomi. Kemudian terkait adanya bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang disalurkan pemerintah, Luthfi mengaku tidak begitu yakin hal tersebut bakal menyelesaikan masalah. Sebaliknya, langkah yang lebih konkret dan bisa dilakukan adalah memastikan program peningkatan daya beli masyarakat.
BACA JUGA: Luthfi: Kabupaten Cirebon Belum Ada Sentuhan Signifikan
Luthfi mengatakan, meski saat ini kenaikan harga BBM sudah final, namun ia menyebut naik turunnya BBM bersifat sangat dinamis. Karenanya, ketika harga minyak dunia turun, maka otomatis harga BBM pun harus diturunkan oleh pemerintah. Dan berdasarkan pengamatannya, saat ini saja harga minyak dunia turun ke level 86 dolar per barel.
“Artinya apa, ada ruang yang membuat subsidi ini bisa ditekan lagi. Jadi kita berharap pemerintah pusat mengambil keputusan yang terbaik terkait dengan harga BBM ini. Dan kita juga berharap kepada Pemda, program-program penanggulangan dampak ekonomi, peningkatan daya beli harus diperkuat,” pungkasnya. (Islah)