Dalam akksi yang digelar depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, massa IMM menilai, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat
Dalam aksi tersebut, IMM menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
BACA JUGA: Mengikuti Kenaikan Harga BBM, Harga Cabai Mulai Meroket
“Kami menuntut pemerintah agar membatalkan penyesuaian harga BBM dan menurunkan harga BBM bersubsidi,” kata Ketua IMM Cirebon, Eki saat berorasi.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah melalui BPH Migas untuk membuat regulasi pengawasan peredaran BBM subsidi di masyarakat supaya tepat sasaran. Serta mendesak pemerintah memastikan kelompok penerima manfaat (KPM) dari bantuan langsung tunai BLT yang akan disalurkan, tepat sasaran.
Tak hanya itu, massa juga mendesak pemerintah agar memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan untuk dikuasai sepenuhnya oleh negara dan diperuntukan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA: Aliansi Mahasiswa Majalengka Tolak Kenaikan BBM, Sempat Saling Dorong dengan Petugas
“Ini aspirasi masyarakat, kami menuntut DPRD Kabupaten Cirebon dan Pemda menindaklanjuti permasalahan yang telah disuarakan oleh mahasiswa,” kata dia.
IMM menuntut agar DPRD dan Bupati Cirebon menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi dan menyepakati tuntutan mereka dengan ikut menandatangi tuntutan.
Menanggapi aksi demo IMM tersebut, salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Heri Yanto menegaskan, penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan yang tidak manusiawi karena dilakukan dalam kondisi yang tidak tepat. Ia pun mengaku sepakat dengan tuntutan para mahasiswa tersebut, penyesuaian harga BBM harus dibatalkan.
BACA JUGA: Demo Mahasiswa Cirebon Tolak Kenaikan Harga BBM Sempat Ricuh
“Kita baru saja melewati masa pandemi. Dimana banyak masyarakat kita yang terdampak. Para pelaku UMKM dan emak-emak tergerus. Kami dari Fraksi Demokrat, siap menandatangani apa yang menjadi tuntutan mahasiswa,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mohammad Luthfi, mengapresiasi perjuangan mahasiswa dalam membela kepentingan masyarakat. Luthfi mengaku akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Pemerintah Pusat. Politisi PKB itu pun mengaku siap ketika diminta untuk memberikan tanda tangan.
“Kita juga sepakat bahwa BBM subsidi harus tepat sasaran, tidak boleh dipukul rata. Aspirasi teman-teman akan kami sampaikan ke Presiden Jokowi. Bahwa ada gejolak di bawah imbas dari adanya penyesuaian BBM ini,” ucapnya. (Islah)