Terlebih, imbuh Yadi, di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Cirebon menjadi pilot project, dimana anggarannya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
“Kita akan ekspos akhir bulan ini, nantinya akan ada penetapan Permendagri dimana tahun ini (peta digital, red) akan selesai,” ujarnya.
BACA JUGA: Atasi Permasalahan Sampah di Sungai, DLH dan Pemdes Sepakat Batas Desa akan Dipasang Jaring
Yadi menjelaskan, peta digital itu merekam peta eksisting dan bisa mengurangi pembahasan yang lama dengan BPN terkait dengan pembangunan daerah. Nantinya, semua sistem bisa terintegrasi dalam peta digital, sehingga mampu menjadi kekuatan dalam kepentingan investasi.
“Seluruh batas wilayah akan mudah dan jelas terlihat, pastinya ini akan berdampak baik dar sisi investasi,” jelasnya.
Nantinya, lanjut Yadi, rekomendasi peta digital akan menjadi rujukan pada penetapan RPJMD. Sehingga, pembangunan daerah akan lebih terarah sesuai dengan target kepala daerah. Ia menyebut, peta digital sangat penting untuk memantau penambahan maupun kekurangan luas wilayah.
