Usulan aspirasi yang tertampung dalam masa reses ketiga tahun persidangan 2022 ini, menjadi bahan masukan untuk jadi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon yang bersumber dari input pokok pikiran (Pokir) DPRD.
BACA JUGA: Sampah Kafe Dibuang di Lahan Kosong, Anggota Dewan Minta DLH Turun Tangan
Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana menjelaskan, reses ketiga atau yang terakhir pada tahun 2022 ini, tentunya jika dikumulatifkan seluruh anggota DPRD mendapatkan ratusan aspirasi dari masyarakat dari konstituennya masing-masing.
“Aspirasi ini, oleh setiap anggota dicatatkan, kemudian akan dibawa ke forum rapat paripurna internal DPRD Kota Cirebon beragendakan penetapan hasil reses yang akan menjadi pokir DPRD,” kata Ruri kepada wartawan usai menggelar reses di Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Kamis (17/11/2022).
BACA JUGA: Reses DPRD Kota Cirebon, Een Belanja Masalah di Wilayah Selatan
Menurutnya, jika waktunya memungkinkan, sebagian dari hasil reses kali ini akan coba diinput ke sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) agar bisa dicantumkan kegiatannya pada perangkat daerah terkait dalam APBD murni 2023.
Sebab, memang sampai saat ini RAPBD 2023 Kota Cirebon belum ketok palu kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif.
BACA JUGA: Reses Bawa Perbaikan, Warga Paguyuban Minta Perbaikan Saluran dan Tanggul Menyeluruh
Itupun tentunya harus berpacu dengan waktu. Karena batas akhir diputuskannya RAPBD 2023 pada 30 November 2022.
“Kalau memungkinkan, sebagian aspirasi hasil reses kali ini bisa dibiayai oleh APBD murni 2023. Sebelum ketok palu RAPBD 2023,” ujarnya.
Kendati akan lebih leluasa jika hasil reses ketiga 2022 ini diinput dan dibiayainya APBD Perubahan 2023, namun Ruri menegaskan, pihaknya akan all out untuk merealisasikan semua aspirasi dari reses tersebut.
BACA JUGA: APBD Kabupaten Cirebon 2022 Bertambah Rp853 Miliar
“Tentunya semua hasil reses kita ini, pokir-pokir yang nanti akan ditetapkan, akan kita dorong semaksimal mungkin agar bisa direalisasikan semua. Dari sisi politis, ini juga menjadi beban tanggung jawab kita kepada masyarakat di konstituen,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Ruri juga menuturkan, aspirasi di dapilnya masih tidak jauh dari infrastruktur, seperti perbaikan jalan serta bantuan sosial seperti program PKH.
BACA JUGA: Bupati Target 2024 Kabupaten Cirebon Bebas ODF
“Masyarakat lebih meminta adanya perbaikan jalan, terus masih ada juga yang belum mendapatkan PKH, kalau soal ini saya akan koordinasi dengan Dinsos karena ini berkaitan dengan DTKS,” katanya.
Selain itu, Ruri juga mengungkapkan, di area tersebut juga masih minim lampu penerangan jalan umum (PJU) yang jumlahnya hingga mencapai 11 titik.
“Di sini juga minim PJU, padahal PJU sangat penting, sebanyak 11 titik perlu ada penerangan,” katanya (Surya)
BACA JUGA: Tembok Minimarket di Budur Cirebon Dibobol, Barang dan Uang Digondol Pencuri