Aspirasi yang dikemukakan masyarakat didominasi persoalan insfrastruktur jalan,layanan BPJS Kesehatan gratis dan problem lainnya.
“Aspirasi masyarakat telah kami terima dan cacat. Sebagian didominasi layanan BPJS Kesehatan gratis, insfrastruktur jalan dan jembatan, puskesos dan problem-problem yang ada di masyarakat. Tentunya ini akan menjadi bahan kami untuk diperjuangkan dan diteruskan kepada OPD serta dinas terkait yang membidanginya,” kata Rudi kepada Suara Cirebon, usai reses.
Ia menjelaskan, reses dalam rangka menyerap aspirasi merupakan kewajiban anggota dewan. Menurutnya, setiap tahun para anggota dewan harus melakukan reses tiga kali, berkeliling ke masing-masing daerah pemilihan (dapil).
“Kebanyakan aspirasi yakni masyarakat yang belum mendapatkan bantuan-bantuan sosial baik kesehatan, sembako ataupun keterkaitan terutama insfrastruktur jalan. Pasalnya, di tahun 2021-2022 kita fokus penanganan Covid-19 dan di tahun 2023 yang awalnya untuk infrastruktur ada biaya yang perlu dikeluarkan termasuk untuk P3K [pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja],” ujarnya.
BACA JUGA: Beroperasi 2023, Siap Tampung 600 Ton Sampah per Hari
Rudi menjelaskan, pemilihan umum (pemilu ) legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada) dan Pemilu Presiden tahun 2024 bakal tetap digelar. Sementara pemilihan kuwu serentak tahun 2023 sepertinya bakal diundur pelaksanaannya di tahun 2025.
“Jadi mungkin anggaran banyak terserap persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah dan sebagian untuk P3K yang notabennya harusnya dibiayai APBN, sekarang dibebankan ke APBD Kabupaten,” jelasnya.
BACA JUGA: Minta Dinormalisasi, Banyak Rumah Berdiri di Atas Saluran Air
Ia menjanjikan, anggaran 2023 akan diarahkan untuk pembenahan infrastruktur karena sudah lama tidak tersentuh perbaikan sejal pandemi Covi-19 tahun 2020 lalu.
“Karena selama ini anggaran banyak fokus ke penanganan Covid-19, maka harusnya anggaran kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk insfrastruktur. Kita sudah mulai di tahun 2022 sedikit-sedikit jalan sudah mulai diperbaiki,” tuturnya.
BACA JUGA: Warga Karang Yudha Mengeluh ke Yusuf
Rudiana mengaku di tahun 2023 nanti akan memperjuangkan perbaikan infrastruktur khususnya jalan-jalan yang kondisinya rusak berat.
“Kita tidak kurang dan tidak bosan-bosannya terterkaitan di pemerintah desa juga melakukan verifikasi dan validasi untuk bisa mengusulkan (anggaran infrastruktur, red) ke kementerian terkait,” tegasnya.
BACA JUGA: KPU Gunakan SIAKBA untuk Rekrutmen Badan Adhoc
Menurutnya, sejumlah program pemerintah pusat sejatinya dapat diakses pemerintah desa. Pihaknya siap mengawal usulan dari p[emerintah desa ke kementerian terkait.
“Dengan reses ini kita bisa bukan hanya turun ke masyarakat pada saat pencalonan, tapi sebagai wakil rakyat minimal bisa memberikan pertanggungjawaban apa yang sudah kita laksanakan pada saat kita menjabat anggota DPRD, dan tentunya bisa membawa keluhan atau aspirasi untuk disuarakan pada saat rapat kerja,” pungkasnya. (Narsita)
BACA JUGA: Kontingen Kota Cirebon Siap Berlaga di Peparda Jawa Barat 2022