Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Selly Andriany Gantina kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Hotel Aston, Senin (19/12/2022) kemarin.
BACA JUGA: PERHATIKAN! Ini 4 Syarat Kesehatan untuk Ibadah Haji
Menurutnya, petugas dan pembimbing haji ini menjadi evaluasi penting. Karena dari total para jemaah haji 60 persennya jemaah perempuan. Sedangkan petugas dan pembimbing haji dari perempuan sangat terbatas.
“Petugas haji dan bimbingan haji perempuan ini sangat terbatas dan hampir tidak ada ini menjadi evaluasi kami di Komisi VIII,” kata Selly.
Tidak adanya petugas dan pembimbing haji dari perempuan ini, lanjut Selly menyebabkan syarat-syarat dan wajib hajinya batal, karena kelalaian petugas dan pembimbing haji.
BACA JUGA: Siap-Siap, Awal Januari Ada Rekrutmen Petugas Pembimbing Ibadah Haji 2023
“Sangat disayangkan mereka sudah jauh-jauh ke tanah suci, kemudian hanya karena lalay akibat dari para petugas haji tadi, sehingga ke depan kami dari Komisi VIII ingin ada perbaikan untuk para petugas haji,” kata Selly.
Menurutnya jika petugas dan pembimbing haji dari perempuan akan lebih telaten dalam mengatasi dan menangani jamaah haji perempuan, terlebih haji tahun depan 30 persennya jamaah perempuan yang sudah lansia.
BACA JUGA: Kuota Haji 2023 Insya Allah Penuh, 221 Ribu Jemaah
“Untuk menangani jemaah perempuan dan kebanyakan lansia juga dibutuhkan keterampilan khusus,” katanya.
Mengenai seleksi petugas dan pembimbing haji, Selly mengaku dirinya bersama anggota Komisi VIII tidak mengawasi sampai ke ranah tersebut, lantaran seleksi petugas dan pembimbing haji merupakan ranah Kementerian Agama (Kemenag).
“Berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan itu menjadi bahan kajian khusus oleh Komisi VIII DPR RI,” pungkasnya.***
BACA JUGA: Jelang Nataru, Harga Pangan Makin Mahal
