TPPO Berkedok LPK Marak, Disnaker Kabupaten Cirebon Sentil Wasnaker Provinsi

SUARA CIREBON - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon belum menerima informasi adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan mafia berkedok lembaga pelatihan kerja (LPK), secara utuh.

Informasi yang diketahui Disnaker hanya dari media massa, itu pun belum secara detail dibaca.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, saat disinggung upaya pengawasan yang dilakukan pihaknya terkait informasi TPPO dengan berkedok LPK di Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA: Pemkab Cirebon-BP2PMI MoU Perlindungan PMI, Tindak Lanjut Rencana Kerja Disnaker

Menurut Novi, sampai saat ini Disnaker Kabupaten Cirebon belum mendapatkan laporan resmi baik dari korban atau keluarga korban TTPO, maupun dari lembaga yang fokus membantu penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Novi mengatakan, terkait TPPO berkedok LPK yang dikabarkan marak di Kabupaten Cirebon seperti yang disampaikan pihak Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), pengawasannya merupakan domain Pengawas Tenaga Kerja (Wasnaker) Provinsi Jawa Barat.

Disnaker Kabupaten Cirebon, lanjut Novi, hanya memiliki kewenangan pembinaan dan itu sudah dilakukan.

BACA JUGA: Disnaker Siapkan Jurus Hadapi Badai PHK Resesi Global

https://www.youtube.com/watch?v=2ZrnWNJEMSg

"Kita lakukan pembinaan juga kepada LPK, izinnya kalau LPK itu tidak boleh memberangkatkan pekerja. Yang boleh memberangkatkan pekerja itu adalah P3MI. Kalau PMI juga dilatih, itu juga ada BLK Mandiri yang didukung sarpras dan harus ada izinnya juga," kata Novi, saat ditemui Suara Cirebon di ruang kerjanya, Rabu (4/1/2023).

Namun fakta di lapangan, Novi mengakui, Disnaker juga kerap menemukan PMI ilegal yang berawal dari lembaga kursus dan pelatihan (LKP).

Mulanya, lanjut Novi, para PMI dikover oleh LKP dengan cara kuliah sambil bekerja di luar negeri, namun kemudian menjadi pekerja di negara tujuan.

BACA JUGA: Mafia Perdagangan Orang Berkedok LPK, Jual PMI ke Negara Timur Tengah Rp140 Juta per Orang

Kondisi tersebut diakui Novi secara regulasi memang sangat membingungkan. Pasalnya, koordinasi yang dilakukan LKP bukan dengan Disnaker, melainkan dengan Dinas Pendidikan (Disdik).

"Jadi kalau LPK koordinasinya dengan kita, kalau LKP itu dengan Disdik," paparnya.

Secara umum, saat dirinya belum menjabat sebagai Kepala Disnaker pada tahun sebelumnya, belum pernah ada evaluasi penanganan PMI yang dilakukan Disnaker.

BACA JUGA: Rekrutmen Tak Sesuai Prosedur, Puluhan PMI Bermasalah

https://www.youtube.com/watch?v=WzrnSubUTIk

"Makanya di tahun 2023 ini nanti dijadwalkan meskipun dengan anggaran terbatas. Dua bulan sekali kita rapat evaluasi terhadap perlindungan PMI, termasuk kasus-kasusnya akan kita bahas," kata Novi.

Ia juga ingin agar nantinya data senter mengenai PMI maupun P3MI-nya bisa diakses bukan hanya oleh Disnaker, tapi juga bisa diakses sampai tingkat desa agar kuwu maupun perangkat desa dapat mengakses langsung.

"Contohnya, memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui lokasi yang dituju serta pemberangkatan melalui PT yang legal. Itu akan membantu kita terutama bagi desa-desa yang menjadi kantong PMI," pungkasnya.

BACA JUGA: Genjot Bulan Dana Kemanusiaan, PMI Kabupaten Cirebon Target Terkumpul Rp1,3 Miliar

Diberitakan sebelumnya, para mafia TPPO masuk melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan pelatihan bahasa untuk merekrut calon tenaga kerja yang akan dikirim ke negara yang dilarang pemerintah, seperti negara-negara Timur Tengah.

Hal itu disampaikan, Divisi Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pusat, Hasanudin, saat berada di Kantor Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Senin (2/1/2023).

Menurutnya, pola pemberangkatan PMI ke negara Timur Tengah kebanyakan menggunakan visa ziarah.

BACA JUGA: Kembalikan Kijang Lama ke Pemkab Cirebon, Kejari Sumber Diberi Mobil Boks Pinjam Pakai

https://www.youtube.com/watch?v=koHOSdujAQk

“Modusnya, pihak perusahaan penempatan PMI itu sengaja membelikan tiket pesawat kepada calon PMI tiket pulang pergi (PP), sehingga dari pihak bandara di negara Timur Tengah percaya mereka akan melakukan ziarah dan akan segera kembali ke Indonesia,” katanya.

Menurut Hasan, meski moratorium diberlakukan untuk negara Timur Tengah, tetapi negara di kawasan itu sangat membutuhkan PMI untuk bekerja di negaranya.

“Harga tiket sekali penerbangan sekitar Rp14 juta (Rp28 juta PP, red). Sementara para PMI yang diberangkatkan per orang dibeli dengan harga antara Rp100 juta sampai Rp140 juta,” ujarnya. (Islah)