Pasalnya, kata Imron, selama dirinya menjabat sebagai bupati, ada faktor pandemi Covid-19 yang menjadi kendala, sehinga apa yang telah direncanakan untuk lima tahun ini tidak bisa maksimal.
Meski demikian, Imron meyakini di tahun 2023 dan 2024 nanti, RPJMD 2019-2024 bisa dimaksimalkan agar sesuai harapan.
BACA JUGA: Bupati Imron Tak Menyangka Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis Gabung ke PDIP
“Mungkin tidak 100 persen terwujud, tapi minimalnya tahun 2023 ini hingga 2024 mendatang bisa dimaksimalkan,” kata Imron, usai menghadiri acara konsultasi publik Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024 Kabupaten Cirebon di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung, Kamis (12/1/2023).
Dengan adanya konsultasi publik RKPD ini, pihaknya berharap, setidaknya ada sejumlah masukan dari semua elemen masyarakat mulai dari KNPI, Karang Taruna, LSM, ormas dan lainnya, untuk pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2024 mendatang.
BACA JUGA: Yuliarso Tegaskan Masih Cinta Demokrat, Tegaskan Tak Jadi Kacang Lupa Kulitnya
Menurut Imron, meski tidak lama lagi jabatannya akan selesai, namun program yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024 tetap bisa dijalankan, siapapun nanti pemimpinnya.
“Karena program 2024 kan sudah direncanakan di 2023 ini. Begitu juga program 2023 ini, sudah direncanakan di tahun 2022,” terang Imron
“Artinya, walaupun saya nanti turun, program tahun 2024 harus tetap disiapkan,” imbuhnya.
Karena itu, pada RPJMD terakhirnya ini, Imron meminta agar Bapelitbangda dan SKPD lainnya harus lebih maksimalkan program yang sudah ada.
BACA JUGA: Dewan Tiga Daerah Belajar ke DPRD Kabupaten Cirebon
Dimana, program tersebut harus mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode ini.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi menyampaikan, hingga tahun 2024 mendatang, ada sembilan program yang menjadi prioritas Pemkab Cirebon.
Menurut Dangi, secara teknis sembilan program itu masih harus dirumuskan dengan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Menurutnya, dukungan anggaran yang dimiliki Pemkab Cirebon memang masih terbatas.
Namun, pihaknya akan berusaha memaksimalkan anggaran yang terbatas dengan berbagi peran.
“Nanti kita bagi peran, desa minta apa, masyarakat perlu apa, kalau anggaran kita kurang kita koordinasi ke Provinsi Jabar dan pusat, karena di sana yang mempunyai dananya. Karenanya kita harus intens berkomunikasi,” ujarnya.
Menurut Dangi, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu di angka 70,16.
“Data dari BPS, IPM Kabupaten Cirebon yang sebelumnya urutan dua dari bawah kini sudah naik menjadi sembilan dari 27 daerah di Jawa Barat,” ujarnya.
BACA JUGA: Wali Kota Cirebon Pindah ke PDIP, Demokrat Kecewa, Nashrudin Azis Belum Pamit
Menurutnya, naiknya IPM di Kabupaten Cirebon tercapai berkat kerja keras semua pihak, sehingga di tahun 2022 sudah berada di peringkat sembilan Jabar.
Dangi memastikan, IPM masih bisa terus ditingkatkan, dengan syarat pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan.
“IPM itu bisa ditingkatkan apabila investasi daerah meningkat, sehingga banyak warga yang berpendidikan bertempat tinggal di daerah itu, dan dapat meningkatkan IPM,” tandasnya.***
BACA JUGA: Warga Cirebon Sekarang Sudah Bisa Urus KTP Digital, Mudah dan Cepat, Begini Caranya