SUARA CIREBON – Banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon belum lama ini, telah menyebabkan 5.760 hektare dari 14825 hektare luas tanaman padi di 13 kecamatan terendam air.
Banjir yang merendam lahan persawan di Kabupaten Cirebon ini disebabkan curah hujan yang mengguyur wilayah setempat cukup tinggi.
Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon mencatat, dari 5.760 hektare sawah terdampak banjir ini menyebabkan total kerugian sebesar Rp23.754.740.000. Artinya, kerugian per hektare lahan mencapai Rp6.830.000.
Kepala Distan Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas mengatakan, data tersebut merupakan laporan terbaru yang dimiliki pihaknya per tanggal 30 Januari 2023.
BACA JUGA: Banjir di Cirebon Rendam Ratusan Hektar Sawah, Biaya Produksi Semakin Membengkak, Petani Menjerit
Ribuan hektare lahan yang terendam banjir tersebut, Asep memaparkan, tersebar di 13 kecamatan, yakni Kecamatan Astanajapura, Mundu, Pangenan, Plered, Gunungjati, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Susukan, Gegesik, Kaliwedi, Suranenggala, dan Kecamatan Jamblang.
Asep menjelaskan, luas lahan yang terdampak banjir di Kecamatan Astanajapura sebanyak 12 hektare. Saat ini kondisi banjir sudah surut dan tidak ada petani yang gagal tanam.
Kemudian di Kecamatan Mundu, Asep menyebut, lahan yang terdampak banjir ada 7 hektare dan tidak ada yang gagal tanam.
“Kalau di Pangenan, itu cuma 3 hektare dan sampai sekarang masih tergenang air tapi belum dinyatakan gagal tanam,” ujar Asep di kantornya pada Rabu, 1 Februari 2023.
BACA JUGA: Heboh Penculikan Anak Terekam CCTV, Diculik Saat Sekolah Play Group, Polda Metro Jelaskan Begini
Selanjutnya, kata Asep, lahan yang tergenang banjir di Kecamatan Plered sebanyak 20 hektare dan saat ini, kondisinya sudah surut.
Di Kecamatan Gunungjati, lanjut Asep, lahan yang terkena banjir seluas 98 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 hektar mengalami gagal tanam sehingga harus dilakukan tanam ulang atau replanting.
Kemudian di Kecamatan Kapetakan, lahan yang terkena banjir seluas 1.795 hektare dan sebanyak 1.380 hektare dinyatakan gagal tanam dengan kondisi terkini air masih menggenangi 415 hektare.
“Kalau di Kecamatan Arjawinangun, yang terkena banjir ada 36 hektare, tidak ada gagal tanam. Saat ini kondisinya sudah surut,” kata Asep.
Sejumlah kecamatan lainnya yakni Kecamatan Panguragan, dimana di kecamatan tersebut terdapat 1.069 hektare sawah yang terendam banjir.
Dari jumlah tersebut, seluas 518 hektare lahan harus dilakukan replanting dan seluas 397 hektare masih terendam air. Namun demikian, Asep menyebut kondisinya saat ini masih aman.
Di Kecamatan Susukan, seluas 447 hektare terdampak banjir dan 55 hektare dinyatakan gagal tanam. Lalu di Kecamatan Gegesik, sawah yang terendam seluas 1121 hektare dan 925 hektare di antaranya gagal tanam atau harus repalnting.
“Yang masih tergenang seluas 533 hektare,” jelasnya.
BACA JUGA: Adik Tiri Incar Hadiah Lomba Kicau Burung, Jadi Pelaku Pencurian di Cirebon, Dua Korban Ditikam
Di Kecamatan Kaliwedi, lahan yang terdampak banjir seluas 450 hektare, 172 hektare di antaranya gagal tanam. Di Kecamatan Suranenggala, imbuh Asep, ada 552 hektare yang terendam banjir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 316 hektare gagal tanam. Itu artinya, tanaman yang masih ada sebanyak 84 hektare.
“Di Kecamatan Jamblang ada 150 hektare yang terendam, 50 hektare gagal tanam dan kondisi sudah surut. Jadi, total lahan yang terkena banjir itu 5.760 hektare dan gagal tanam 3.478 hektare,” terangnya.
Asep menyampaikan, penyebab ribuan hektare lahan terendam banjir, akibat luapan dari beberapa sungai besar dan terjangan banjir rob dari Laut Jawa.
Permasalahan banjir di lahan pertanian ini, sambung Asep, menjadi tanggungjawab semua pihak, salah satunya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung sebagai otoritas.
“Kejadian yang terjadi pada awal 2023 ini, terparah dalam 4 tahun terakhir ini,” ucapnya.
Saat ini, Distan berupaya mengusulkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, sudah melaksanakan pompanisasi air ke saluran pembuang dan menyosialisasikan penggunaan benih tahan genangan seperti inpari30, Ciherang sub1, Inpara 1 sampai 10 alias padi rawa. Selain itu, Distan juga sudah berkoordinasi dengan PUTR dan BBWS.
“Kami sampaikan terima kasih kepada Pemdes yang sudah gotong royong melakukan normalisasi walaupun sebatas kemampuan mereka,” pungkasnya.***
BACA JUGA: Disdukcapil Kabupaten Cirebon Kenalkan IKD, Warga Bisa Aktivasi KTP Digital di Kecamatan