Transaksi senilai Rp300 triliun itu terendus sejak tahun 2009 sampai 2023. Terungkap dalam hasil penelusuran Pusat Penelitian dan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan Mahfud MD ke Kemenkeu.
“Saya sudah laporkan ke Kemenkeu. Ini mesti ditindaklanjuti,” tutur Mahfud MD.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan berterima kasih atas informasi yang diberikan Menkopolhukam Mahfud MD, dan akan mencoba menelusuri transaksi jumbo di lingkungan kementriannya, terutama di Dirjen Pajak dan Bea Cukai.
Sementara PPATK membeli penjelasan terkait laporan transaksi senilai Rp300 triliun yang terpantau berlangsung sejak 2009 sampai terakhir di tahun 2023 ini.
Kapal PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, PPATK sudah memberi informasi soal transaksi Rp300 tiliun yang dilaporkan Menkopolhukam Mahfud MD.
Data tersebut langsung diberikan ke Kemenkeu yang jumlahnya mencapai sekitar 200 Informasi Hasil Analisis (IHA) sejak tahun 2009 sampai terakhir 2023.
Dari IHA terungkap ada sejumlah nama di lingkungan internal Kemenkeu. Karena itulah, hasil IHA itu disampaikan ke Kemenkeu untuk tidindaklanjuti.
“Karena menyangkut sejumlah nama di lingkungan Kemenkeu, makanya kita serahkan hasil analisis itu ke Kemenkeu,” tutur Ivan.
Dijelaskan juga, dari 200 IHA, menyangkut sedikitnya 600 subjek yang transaksi keuangannya dianalisis. Kini semuanya berada dalam satu data yang dihimpun PPATK, dan dikirimkan ke Kemenkeu untuk ditindaklanjuti.
“Kalau rekap per individu, smua sudah kami serahkan. Kini ada di Itjen (Inspektorat Jendral) di Kemenkeu,” tutur Ivan.
Mahfud MD dalam laporannya menyabutkan soal transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu senilai Rp300 triliun sejak 2009 sampai 2023.
Ada sedikitnya 160 laporan, menyangkut sedikitnya 460 orang, para pegawai di lingkungan Kemenkeu, terutama di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.***