SUARA CIREBON – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon masih didominasi untuk belanja pegawai.
Angkanya mencapai Rp 1,73 triliun dari total belanja daerah sebesar Rp 3,58 triliun.
Berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, jumlah anggaran untuk belanja daerah tahun 2023 ini sebanyak Rp3,58 triliun.
Dari angka tersebut, anggaran untuk belanja barang dan jasa hanya Rp855,5 miliar. Kemudian anggaran belanja bantuan sosial Rp10,9 miliar. Sedangkan untuk belanja pegawai, jumlahnya mencapai Rp1,73 triliun.
Bupati Cirebon, H Imron MAg mengatakan, belanja pegawai masih mendominasi karena kemampuan keuangan daerah sebagian besar untuk belanja pegawai.
Terlebih, dalam dua tahun terakhir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon punya kewajiban untuk membayar Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Gaji PPPK juga berpengaruh. Tetapi itu adalah hak mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Harus diutamakan dan tidak bisa diganggu,” kata Imron, Kamis, 16 Maret 2023.
Untuk tahun depan, lanjut Imron, Pemkan Cirebon bakal memprioritaskan penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan.
“Tahun 2024 kami akan fokus bangun jalan,” tegas Imron.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi mengatakan, pembangunan di Kabupaten Cirebon belum dilakukan maksimal terutama dari aspek infrastruktur.
Makanya tak heran, saat ini masyarakat meramaikan medsos mereka dengan kondisi kerusakan jalan yang dinilai tidak pernah terselesaikan.
Bahkan, sepanjang masa kepemimpinan Bupati Imron, catatan yang diberikannya lebih condong kepada progres negatif.
Menurut Luthfi, baik buruknya kinerja SKPD yang dipimpin Bupati, akan bermuara pula kepada daerah, termasuk kepada dirinya yang memimpin DPRD.
Karena itu, sinergi dan kolaborasi antar dinas mutlak diperlukan agar progres capaian kinerja bisa sesuai visi misi yang diusung pada awal menjabat bisa cepat tercapai.
Kendati demikian, Lutfi mengakui adanya progres peningkatan pada sejumlah aspek permasalahan yang bisa diselesaikan menuju kesempurnaan.
Di antaranya, permasalahan sampah, tercapainya UHC JKN-KIS dan pencegahan banjir. Hal itu menjadi bukti adanya kinerja yang bisa mencapai progres.***
