SUARA CIREBON – Konflik internal di tubuh DPC PKB Kabupaten Cirebon kian memanas. Konflik antarkader tersebut dipicu turunnya surat keputusan (SK) DPP PKB berisi pergantian Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon dari R Hasan Basori (RHB) kepada H Jamil Abdul Latief.
Imbas adanya pergantian ketua DPC PKB tersebut, sejumlah kader dan pengurus 34 DPAC PKB se-Kabupaten Cirebon mengancam akan melakukan mundur massal.
Mereka menuntut DPP PKB mengembalikan formasi struktur DPC PKB Kabupaten Cirebon seperti semula di bawah kepemimpinan Hasan Basori.
Salah seorang kader sekaligus Ketua DPAC PKB Kecamatan Karangsembung, Mohamad Yusuf mengaku sangat menyayangkan sikap DPP yang telah melakukan pergantian ketua DPC. Ia pun mengkhawatirkan, dalam perhelatan Pemilu 2024 mendatang, suara PKB akan anjlok.
Padahal, menurut Yusuf, sebenarnya dengan ditunjuknya RHB saat Muscab PKB sebagai Ketua DPC karena yang bersangkutan mampu mendulang suara yang luar biasa. Namun, belum selesai masa jabatannya satu periode, tiba-tiba diganti tanpa ada alasan sama sekali.
“Kenapa ada penjegalan seperti ini? RHB lagi baik-baiknya bekerja tetapi langsung diganti. Dan ini menyalahi AD/ART, jelas cacat prosedur,” ujar Yusuf, Senin, 10 April 2023.
Ia mengaku, dengan berkumpulnya para DPAC PKB menyikapi pergantian ketua DPC tersebut dan dengan mengambil sikap tegas atas konflik yang terjadi, harapannya RHB kembali menduduki posisi Ketua DPC PKB. Karena, kerja-kerja politik yang dibangun RHB dinilai sudah sangat baik.
“Ini menjelang pemilu kenapa harus diganti? Makanya kami menuntut agar membatalkan SK yang ada. Kalau tidak kami bersama DPAC lain akan mundur dan boikot!” tegas Yusuf.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, sedikitnya 34 DPAC PKB se-Kabupaten Cirebon berkumpul di Masjid Hijau Grage City Mall Kota Cirebon, belum lama ini.
Mereka membahas konflik yang terjadi dan menyatakan kesamaan sikap. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir kader Senior PKB, Toto Sumlang.
Menurut Ketua DPAC Kecamatan Pabuaran, Sirojul Munir, dirinya bersama 33 DPAC PKB lainnya mengenai dinamika yang terjadi di partainya, secara tegas akan bersikap. Namun, sikap para DPAC ini bukan sedang membela R Hasan Basori dan juga bukan karena tidak suka dengan Ketua DPC yang baru, H Jamil Abdul Latief.
“Tapi lebih pada kenapa pergantian ketua DPC ini dilakukan? Sangat disayangkan. Karena RHB sudah menata kepengurusan PKB dengan baik sampai bawah. Nah kami sudah nyaman bekerja dengan RHB tapi kenapa tiba-tiba diganti?” ujarnya.
Diakui Sirojul Munir, SK penunjukan ketua DPC PKB merupakan kewenangan DPP. Tetapi, menurut dia, semestinya orang yang ditunjuk adalah kader yang memiliki kemampuan dan mendapat dukungan dari bawah, agar mesin partai bisa berjalan.
Namun, jika kondisinya seperti sekarang ini, pergantian Ketua DPC PKB dari RHB ke Jamil Abdul Latief, maka harus memulai kembali dari nol.
“Apalagi hajat pesta demokrasi baik Pemilu, Pileg, maupun Pilkada sudah di depan mata,” katanya.
Hal sama disampaikan Ketua DPAC Kecamatan Beber, Muhammad Zaenudin, yang menyebut, gerakan murni yang dilakukan para DPAC tersebut, tak lain agar ke depan suara PKB lebih bagus dan menjadi pemenang. Namun ketika semua kader partai di bawah kepemimpinan RHB sudah solid, pergantian ketua DPC malah dilakukan.
“Kami meminta agar jangan sembarang mengganti ketua DPC tanpa ada alasan yang jelas,” katanya.
Sebab kata dia, hal itu bertentangan dengan AD/ART partainya. Jika demikian, seolah DPP PKB telah mengajarkan contoh tidak baik kepada para kader di bawah. Sebab bagaimana tidak, buku pedoman berupa AD/ART yang telah dibagikan ke DPAC, untuk menaati aturan yang ada, tapi dilanggar sendiri oleh DPP PKB.
“Jadi kami minta agar jangan ada pergantian ketua DPC sebelum selesai masa jabatannya. Apalagi ini RHB diganti tanpa ada alasan yang jelas,” ungkap Zaenudin.***
