SUARA CIREBON – Presiden Jokowi sejak awal memerintah menegaskan tidak akan main-main dengan korupsi. Ia akan berbuat tegas terhadap para koruptor, meskipun itu para menteri, pembantunya sendiri di kabinet.
Sejak 2014 menjadi Presiden, tercatat sudah ada 5 menteri Jokowi yang tersangkut kasus korupsi dan ditahan. Kesemuanya berlatar belakang dari partai politik (parpol) koalisi.
Johnny G Plate yang ditetapkan tersangka dan ditahan pada Rabu, 17 Mei 2023, merupakan menteri kelima Presiden Jokowi yang tersangkut kasus dugaan korupsi dan ditahan Kejagung.
Johnny G Plate ditetapkan tersangka dan ditahan mirip seperti Idrus Marham, Menteri Sosial (Mensos) di era periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi.
Saat ditangkap dan ditahan, selain menteri (Mensos) Idrus Marham menjabat sebagai Sekertaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar.
Begitu juga dengan Johnny G Plate. Saat ditangkap dan ditahan, selain sebagai menteri (Menteri Komunikasi dan Informasi/Menkominfo), ia menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem.
Sekjen sebuah partai adalah posisi elite dan sangat strategis. Posisi Sekjen merupakan orang kedua di sebuah partai karena perannya yang sangat signifikan.
Berikut 5 menteri Presiden Jokowi yang ditangkap dan ditahan karena terlibat kasus korupsi sejak menjabat di tahun 2014 :
- Idrus Marham – Partai Golkar
Menjadi menteri Presiden Jokowi yang ditangkap karena kasus korupsi di periode kepemimpinan pertama.
Idrus Marham ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. Ia ditangkap di rumahnya pada Juli 2018.
Idrus Marham menerima uang suap Rp2.25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, kontraktor pada proyek PLTU Riau-1.
Idrus Marham berkedudukan sebagai Sekjen Partai Golkar. Dijatuhi hukuman 2 tahun setelah kasasinya diterima Mahkamah Agung (MA).
- Imam Nahrowi – PKB
Menteri kedua Presiden Jokowi di era kepemimpinan pertama Presiden Jokowi yang ditahan adalah Imam Nahrowi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Imam Nahrawi ditangkap KPK atau kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada September 2019. Imam terbukti menerima suap dan divonis tujuh tahun penjara
- Edhy Prabowo – Gerindra
Di kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Edhy Prabowo dari Partai Gerindra ditangkap dan ditahan KPK di Bandara Soekarno – Hatta sepulang dari lawatan ke luar negeri.
Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster. Politikus Partai Gerindra ditetapkan tersangka bersama enam lainnya.
Berita Terkait
Edhy Prabowo terbukti menerima uang suap Rp3,4 M dari PT Aero Citra Kargo (ACK). Ia ditangkap pada Noember 2020, dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara.
- Juliari Batubara – PDI Perjuangan
Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan tersangka oleh KPK pada Desember 2020, tak lama setelah KPK menangkap dan menahan Edhy Prabowo (Menteri KKP).
Juliari Batubara merupakan Bendahara PDI Perjuangan. Ia bersama empat lainnya ditangkap dan ditahan KPK.
Tuduhannya kasus korupsi program bantuan sosial (bansos) untuk penanganan dampak pandemi Covid 19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.
Terbukti korupsi dana Bansos untuk penanganan dampak pandemi Covid 19, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara.
- Johhny G Plate – Partai Nasdem
Johhny G Plate menteri kelima di kabinet Presiden Jokowi yang ditangkap dan ditahan karena dugaan terlibat korupsi pada Rabu 17 Mei 2023.
Jika empat menteri sebelumnya ditangkap KPK, Johhny G Plate merupakan menteri pertama yang dijadikan tersangka dan ditahan Kejagung.
Johnny G Plate merupakan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) yang juga Sekjen Partai Nasdem.
Selain Johnny G Plate, Kejagung menetapkan empat tersangka lain, salah satu adik kandungnya, Gregorius Alex Plate.
Johnny G Plate dijadikan tersangka dan ditahan Kejakgung karena dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi BTS 4G BAKTI di Kementrian Kominfo yang dipimpinnya.
Kasusnya kini dalam proses penyidikan. Kejakgung menyebutkan, potensi kerugian negara sangat besar, mencapai Rp8,3 triliun.***
