SUARA CIREBON – Sebanyak 32.499 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dari 854 sekolah negeri dan swasta se-Kabupaten Cirebon sedang melaksanakan Ujian Sekolah (US).
US bagi pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) itu berlangsung sejak Senin hingga Sabtu (21-26/5/2023).
Bupati Cirebon, H Imron, didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Ronianto menyempatkan waktu untuk monitoring US di SDN 2 Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Selasa (23/5/2023).
Menurut Imron, kedatangannya di SD tersebut untuk memastikan persiapan teknis pelaksanaan dan keberlangsungan US bagi peserta didik di level sekolah dasar berjalan sesuai rencana.
“Alhamdulilah semua berjalan lancar dan aman. Kalaupun ada kendala, dinas pendidikan sudah menyiapkan antisipasinya,” kata Imron.
Ia meminta kepada semua pihak terutama dinas pendidikan, agar bisa memastikan seluruh pelajar di Kabupaten Cirebon bisa lulus dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yakni SMP.
Bupati menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Pemerintah wajib memberikan kemudahan baik dari sisi akses maupun kebutuhan lainnya.
“Sehingga keberimbangan dalam memberikan pelayanan khususnya pendidikan bisa disamaratakan,” terangnya.
Menanggapi permintaan Bupati Imron, Kepala Disdik Kabupaten Cirebon, Ronianto, memastikan seluruh siswa tingkat SD akan melanjutkan ke jenjang berikutnya yakni SMP.
Meskipun dari sisi prasarana, SMP negeri di Kabupaten Cirebon hanya mampu menampung 50 persen dari jumlah lulusan SD, namun hal itu bisa disiasati dengan menyebar jumlah lulusan ke sekolah swasta yang bersifat formal.
“SMP negeri hanya mampu (menampung, red) sekitar 50 persen lebih dari jumlah lulusan SD. Sisanya disebar ke sekolah swasta, pesantren hingga ada yang ke luar daerah,” kata Ronianto.
Hal itu dilakukan agar mereka tetap melanjutkan ke pendidikan jenjang lebih tinggi.
Sejauh ini, diakui Roni, jumlah siswa yang drop out (DO) di Kabupaten Cirebon masih ada meskipun jumlahnya sangat kecil, yakni 5 persen ke bawah.
Roni mengaku, pihaknya tetap akan melakukan pendampingan dan pendataan kemudian menyiapkan regulasi agar strata pendidikan bisa dipenuhi. Pihaknya melakukan penyetaraan dengan menyiapkan sekolah paket di tiap jenjang.
“Kami juga sudah lakukan pengkajian untuk mencari faktor penyebab mereka DO. Bisa dari sisi ekonomi atau ketersediaan akses baik jarak dan waktu mulai dari rumah ke tempat sekolah,” pungkasnya.***
