SUARA CIREBON – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai sudah tiga kali mangkir pada rapat dengan Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon. Ia selalu beralibi sibuk dengan agenda yang digeluti.
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Padahal, menurut Hasan Basori, rapat dengan Komisi II DPRD tersebut menyangkut koordinasi kebijakan tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rapat tersebut, menurut dia, berkaitan dengan rencana peningkatan PAD Kabupaten Cirebon yang saat ini masih di angka Rp750 miliar.
“Ini sudah ketiga kalinya sekda tidak hadir, tadi sih katanya ada acara di Hotel Aston. Ini kan berkaitan dengan kebijakan dan regulasi, jadi, kehadiran sekda diperlukan,” ujar Hasan Basori.
Pria yang akrab disapa RHB itu menyebut, pembiayaan APBD pemerintah daerah belum mandiri. Terkait hal itu, menurut Hasan, pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan perolehan PAD.
“Rapat tadi pun melibatkan banyak pihak, seperti bagian ekonomi, DPMD, Bappelitbangda, BKC (Bank Kabupaten Cirebon), BCJ (Bank Cirebon Jabar), dan bagian hukum. Salah satu poinnya adalah menaikkan deviden dari perbankan, dari lima item yakni, Dana Desa, ADD, TPP, Siltap dan hibah bansos,” katanya.
Menurutnya, poin bahasan dalam rapat adalah bagaimana menaikkan PAD dari BUMD perbankan seperti BKC dan BCJ.
“Memang kalau dilihat dari komposisi, BKC itu sahamnya 100 persen milik Pemda, sedangkan BCJ sharing saham dan sharing profit dengan pemprov. Untuk BKC sendiri, deviden yang dihasilkan per Juli 2023 ini sudah Rp8 miliar. Deviden ini juga bisa dioptimalkan dengan menyasar segmen di jasa keuangan, sharing atau membantu sumber dana simpanan atau dana kredit yang bisa mereka kelola. Tentunya, yang tidak bertentangan dengan regulasi,” tuturnya.
Sejauh ini, lanjut Hasan, PAD yang dihasilkan pemerintah daerah paling besar didominasi sektor pajak yang mencapai 82 persenn. Sisanya dari retribusi, devinden BUMD dan lainnya.
“Artinya, yang lainnya PAD itu belum optimal. Posisinya memang sudah relatif memenuhi, tetapi kan di segmen bisnis masih punya peluang untuk menaikkan PAD,” tandasnya.
Sementara itu hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, berkaitan dengan ketidakhadirannya di rapat yang membahas PAD dengan Komisi II DPRD tersebut.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
