SUARA CIREBON – Nasib pencalonan Agus Mulyadi untuk Wali Kota Cirebon pada Pilkada 2024 mendatang tengah diuji oleh protes keras warganya terkait keputusan kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
Protes keras warga Kota Cirebon terhadap kenaikan PBB, dari semula hanya penolakan dan boikot membayar PBB tahun 2024, telah merembet ke Tindakan politik.
Warga Kota Cirebon, telah menyampaikan sikap keras melalui petisi menolak kenaikan PBB. Dalam petisi yang dibacakan di Gedung DPRD setempat pada Selasa, 7 Mei 2024, diantaranya terkait dengan penyampaikan mosi tidak percaya terhadap Agus Mulyadi.
Agus Mulyadi sendiri, kini berstatus Penjabat atau Pj Walikota Cirebon. Status tersebut dipertanyakan oleh warga Kota Cirebon yang membuat keputusan blunder dengan kenaikan PBB yang dinilai warganya sebagai ugal-ugalan.
Seperti diketahui, terbitnya Peraturan Daerah atau Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi dan Pajak Daerah, memunculkan protes keras dari warga Kota Cirebon.
Sebab, Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini, sebagai pemicu lahirnya kebijakan kenaikan PBB tahun 2024 oleh Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi.
Protes keras warga karena kenaikan PBB itu berlipat-lipat. Tidak hanya 100 persen, atau 127 persen yang diklaim oleh Pemerintah Kota atau Pemkot Cirebon, tapi ada yang mencapai 1000 persen.
Kenaikan PBB mencapai 1000 persen diantaranya dialami Suryapranata, salah satu tokoh warga Kota Cirebon dan mantan Ketua PSMTI (Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia) setempat.
Suryapranata yang rumahnya di Jln Siliwangi di atas tanah seluas 300 meter persegi, diminta PBB tahun ini sebesar Rp.60 juta.
Agus Mulyadi, selama ini menjadi salah satu calon Walikota Cirebon yang memiliki peluang besar untuk bisa maju di Pilkada tahun 2024 ini.
Sosok Agus Mulyadi menjadi magnet bagi sejumlah partai politik (parpol) karena memiliki rekam jejak yang relatif memadai untuk bisa menjadi Walikota Cirebon Periode 2024-2029.
Agus Mulyadi merupakan birokrat karier. Merintis dari Bawah sampai kemudian menjadi orang nomor satu di jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) di Pemkot Cirebon dengan menjadi Sekertaris Daerah (Sekda).
Setelah menjadi Sekda, Agus Mulyadi lantas dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menjadi Pj Walikota Cirebon, mengisi masa transisi sebelum Pilkada 2024 dan terpilih Walikota Cirebon baru untuk periode 2023-2024.
Meski sampai saat ini, belum ada kepastian, namun sejumlah partai politik (parpol) di Kota Cirebon telah melirik Agus Mulyadi sebagai figur yang potensial untuk menjadi calon Walikota Cirebon.
Parpol yang diperkirakan berpeluang melirik lebih serius Agus Mulyadi ialah Golkar sebagai pemenang Pemilu 2024.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
