SUARA CIREBON – Pemerintah Kota atau Pemkot Cirebon rupanya tidak mempedulikan protes warganya yang kini tengah memboikot membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akibat kenaikan yang berlipat-lipat di tahun 2024 ini.
Alih-alih menanggapi protes dan aksi boikot warganya, Penjabat atau Pj Walikota Cirebon, H Agus Mulyadi malah menawarkan kebijakan diskon untuk pembayaran PBB tahun 2024 ini.
Selain memberi tawaran diskon, Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi juga memberi tawaran pembabasan denda administrasi untuk warga Kota Cirebon yang terlambat membayar PBB di tahun-tahun sebelumnya.
Berita Terkait
Tawaran diskon dan pembebasan denda administrasi untuk waga Kota cirebon itu disampaikan Agus Mulyadi melalui akun Instagram Pemkot Cirebon @pemdakotacrb.
Unggahan pemberian diskon dan pembebasan denda PBB untuk warga Kota Cirebon juga disertai flyer bergambar Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi.
“Tahun ini saat yang tepat untuk bayar PBB, karena ada DISKON sampai September 2024,” tulis Pemkot Cirebon.
“Diskon terbagi menjadi dua kategori, yakni diskon PBB dan bebas denda administrasi. Penetapan nilai diskon pun beragam, yaitu:
- periode Mei-Juni 40 persen
- periode Juli-Agustus 30 persen
- periode September 20 persen,” demikian tawaran diskon untuk pembayaran PBB yang dilakukan Pemkot Cirebon.
“Selain diskon PBB, program awal Mei hingga September 2024 juga ada pembebasan denda administrasi bagi wajib pajak yang menunggak sejak 2010-2023.
Batas pembayaran hingga 30 September 2024 nanti,” tulis akun tersebut.
“Sebagai informasi, pembayaran PBB ini bisa dilakukan melalui bank BJB maupun platform lainnya, seperti aplikasi DIGI, DIGI Cash, Alfamart dan Indomaret, QRIS, Kantor Pos hingga sejumlah e-commerce. Informasi layanan bisa melalui nomor WhatsApp 082214882374,” demikian Pemkot cirebon mengakhiri pengumumannya soal PBB.
Pemberian diskon dan pembebasan denda administrasi itu berlaku setelah Pemkot cirebon, melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menaikan NJOP PBB berkali-kali lipat.
Warga Kota Cirebon mengaku harus membayar keaikan lebih dari 100 persen PBB tahun 2024 ini.
Tidak sedikit warga yang mengaku harus membayar sampai 600 persen. Bahkan ada yang sampai 1000 persen.
Warga Kota Cirebon protes keras dengan kenaikan PBB ini. Sampai mengeluarkan petisi untuk memboikot bayar PBB, serta memberikan mosi tidak percaya kepada Pj Walikota Cirebon Agus Mulyadi.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
