SUARA CIREBON – Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, H Wahyu Mijaya bersama sejumlah kepala dinas menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan Cirebon di kantor BPJS Kesehatan setempat, Jalan Sudarsono, Kesambi, Kota Cirebon, Senin, 10 Juni 2024.
Pertemuan tersebut, dalam rangka menyikapi informasi terkait kuota Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta yang mulai menipis.
Pj Bupati mengatakan, kedatangan dirinya bersama sejumlah kepala dinas tersebut untuk mendiskusikan persoalan kuota UHC dengan pihak BPJS Kesehatan.
“Kami coba menyikapi informasi tentang habisnya kuota UHC. Barusan sudah kita diskusikan dengan BPJS,” ujar Wahyu Mijaya.
Hasil dari pembahasan persoalan tersebut, Wahyu meminta masyarakat tetap tenang atas berbagai informasi terkait kuota UHC yang beredar.
Ia mengatakan, pihaknya sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena saat ini sedang mengupayakan kuota UHC bersama BPJS Kesehatan agar masyarakat tetap terlayani.
Menurut Wahyu, pertemuan serupa bakal dilakukan segera sebagai tindak lanjut dari pertemuan awal pihaknya dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pemadanan data dan rekonsiliasi.
“Besok (hari ini, red) akan ada tindakanjut pertemuan Dinsos, Dinkes dan Disdukcapil dengan BPJS. Sehingga pemadanan data, rekonsiliasi dan lainnya bisa lebih optimal,” kata Wahyu.
Disinggung soal anggaran untuk kuota UHC Kabupaten Cirebon, Wahyu Mijaya, memberikan contoh solusi yang akan dilakukan oleh pihaknya nanti. Salah satunya, seperti ketika ada peserta yang sudah meninggal dunia, maka akan dialihkan kepada kepesertaan baru. Selain itu, masih banyak solusi lainnya yang akan dipecahkan.
“Kita lakukan rekonsiliasi supaya kedepan kita masih bisa mengover kepesertaan baru. Dalam satu minggu ini kita lakukan pemadanan data,” paparnya.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Adi Darmawan mengatakan, pertemuan tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Pihaknya mengapresiasi komitmen Pemkab Cirebon tersebut, dan perlu ditangkap sebagai hal yang positif untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Sementara terkait soal Penerima Bantuan Iuran (PBI), pihaknya belum bisa memastikan jumlahnya karena harus disampaikan berdasarkan data.
“Soal PBI nanti lihat data. Kalau PBI jaminan kesehatan (JK), kami tergantung Kemensos. Tapi terkait data yang diajukan Pemkab Cirebon nanti akan kami rilis datanya,” ujarnya.
Ia memastikan, saat ini pelayanan BPJS Kesehatan tidak dibatasi atau pun ditutup. “Tadi kita sampaikan sinergi, terus mencari solusi untuk masyarakat Kabupaten Cirebon,” paparnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
