SUARA CIREBON – Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang tengah magang di sejumlah instansi di Kota Cirebon, diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Pasalnya, dinamika yang terjadi di perkotaan tentu berbeda dengan di daerah.
Hal itu dikemukakan, Pj Wali Kota Cirebon, H Agus Mulyadi, dalam amanatnya saat memimpin apel pengarahan Praja Madya Angkatan XXXII IPDN peserta magang di halaman Balai Kota Cirebon, Jumat, 14 Juni 2024.
Sebanyak 354 praja madya IPDN akan melakukan magang di sejumlah instansi di Kota Cirebon selama 21 hari kedepan. Praja yang berasal dari tiga program studi (prodi) yakni prodi Keuangan Publik, prodi Studi Kebijakan Publik, dan prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik itu, akan disebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lima kecamatan yang ada.
“Kami titipkan adek-adek praja ini kepada camat, lurah, hingga RW, karena mereka akan bertugas selain di SKPD, juga di lingkungan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan warga. Segera sesuaikan dan komunikasikan. Kami yakin dengan pengalaman yang diberikan para pengasuh dan pembelajaran di kampus akan menjadi bekal para peserta magang,” ujar Agus Mulyadi.
Selain itu, Agus juga berpesan agar para praja menunjukkan perilaku dan kesan yang baik selama berada di Kota Cirebon.
“Tunjukkan perilaku sebagaimana seorang praja. Buat kesan yang baik kepada masyarakat bahwa kalian adalah sosok calon pemimpin yang nantinya akan menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat. Jaga sikap, buktikan keberadaan kalian bisa memberi warna yang positif terhadap IPDN, institusi yang kita cintai,” pesannya.
Ketiga, Pj Wali Kota berpesan agar pelaksanaan magang para praja bisa memberikan manfaat yang nyata untuk Pemerintah Kota Cirebon dan juga masyarakat.
Terutama mendukung program strategis nasional yakni penurunan prevalensi stunting. Sesuai dengan tema yang diusung yakni “Melalui Digitalisasi Aplikasi si Penting, Kita Tingkatkan Rekonsiliasi Data Stunting di Kota Cirebon”.
Pj Wali Kota menilai, hal yang menjadi kursial ketika melakukan penanganan stunting baik dengan intervensi spesifik maupun sensitif adalah ketika memiliki kesamaan data.
“Penurunan stunting dengan salah satu pilarnya yaitu penguatan data yang valid. Untuk itu, data spasial yang para praja dapatkan selama bertugas di Kota Cirebon, menjadi intervensi pemerintah untuk mengatasi stunting semakin tepat sasaran,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
