SUARA CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menilai, meski pada tahun anggaran 2023 lalu pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah cukup maksimal yakni di angka 97,05 persen, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon masih belum bekerja maksimal.
Pada tahun anggaran 2023, Pemkab Cirebon berhasil merealisasikan sekitar Rp4.139.207.910.770 dari pelaksanaan pendapatan daerah di anggarkan senilai Rp4.017.267.994.687 atau sekitar 97,05 persen.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan mengungkapkan pihaknya mengapresiasi atas capaian tersebut. Ia berharap ke depan realisasi serapan anggaran bisa lebih maksimal dan sempurna.
“Karena kami melihat, dalam nota pertanggungjawaban anggaran 2023 pencapaian target pendapatan daerah sudah sangat maksimal, bahkan indeks pencapain melebihi dari target yang direncanakan, karena PAD terealisasi 100,75 persen,” kata Yoga, belum lama ini.
Menurutnya, kenaikan PAD menjadi barometerkemajuan suatu daerah. Sayangnya, potensi PAD di Kabupaten Cirebon belum terdongkrak secara maksimal.
“Oleh sebab itu, ada beberapa masukan dan otokritik terkait faktor yang menjadi kendala kenapa PAD di APBD dalam setiap tahunnya. Salah satunya kami menekankan kepada Dinas PUTR, yang menjadi liding sektor peningkatan PAD pada sektor PBG, agar lebih mengefektikan proses perizinan yang tetap mengedepakan akuntabiltas, serta prosedur standar perizinan yang mudah, bukan dengan membuat aturan sendiri,” terang Yoga.
Yang prinsipnya, lanjut Yoga, tidak mempersulit dan mempermudah proses perizinan PBG, ringkas efektif dan mudah. Tapi, ketika Dinas PUTR mempersulit izin, membuat aturan sendiri serta bertele-tele dalam pelayanan perizinan, akan berimbas larinya para investor yang ingin berkontribusi di Kabupaten Cirebon dan berdampak tidak meningkatnya PAD.
“Birokrasi yang bertele-tele, ribet dan tidak efektif, berpengaruh besar terhadap serapan anggaran. Faktanya pada akhir tahun, kegiatan yang menumpuk dan terjadi angka silpa yang signifikan,” kata Yoga.
Sebagai contoh, alur admnistrasi dari SPM ke SP2D saja rentan waktu serta alurnya tidak efektif dan terkesan menghambat.
Berita Terkait
“Usul kami untuk Pj Bupati kedepan bisa memangkas serta memusnakan, arus administrasi yang ribet dan bertele-tele terkhusus di Dinas PUTR,” ungkapnya.
Yoga juga mengungkapkan, dalam nota keuangan APBD 2023 belanja jalan, irigasi, jaringan dan belanja gedung dan bangunan telaah serapanya belum maksimal terealisasi, yang seharusnya terkait program infrastruktur jalan menjadi prioritas.
Sementara fakta di lapangan masih banyak masyarakat mengeluh tentang infrastruktur jalan yang rusak parah, serta bangunan banguan sekolah baik SD dan SMP yang tidak layak untuk pelaksanaan belajar mengajar.
“Karena itu, Fraksi PDIP menghimbau kepada dinas terkait, khususnya Dinas PUTR, ke depan dapat berkomunikasi dan berinovasi. Berperan aktif mengusulkan secara prioritas peningkatan anggaran pembangunan jalan irigasi dan jaringan baik ke pemerintah provinsi dan pusat, mengingat potensi perbaikan jalan serta irigasi tidak akan cukup jika hanya dikover oleh APBD saja,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
