SUARA CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon belum menambah kuota BPJS PBI Kesehatan bagi masyarakat miskin lantaran masih dilakukan pemadanan data.
Kendati demikian, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan SSi mengungkapkan, kuota BPJS PBI di Kabupaten Cirebon tetap ada namun terbatas, khusus bagi ibu-ibu melahirkan.
Sedangkan bagi warga yang kurang mampu, kata Aan, untuk sementara diarahkan menggunakan BPJS mandiri. Hal ini diterapkan sebelum pemerintah daerah membuka kran baru untuk penambahan kuota BPJS PBI.
“Kuotanya terbatas, bagi ibu-ibu yang ingin melahirkan di usia 7 bulan ke atas, BPJS PBI bisa diupayakan,” kata Aan kemarin.
Saat ini, lajut Aan, pemerintah daerah sedang melakukan pemadanan data di sejumlah instansi. Menyisir siapa saja yang masih tercover oleh PBJS PBI.
Misalnya, Aan memaparkan, melalui kepemilikan kendaraan di Samsat. Akan disisir datanya oleh Samsat dan Dinas Sosial. Termasuk perusahaan-perusahaan.
“Ada beberapa kriteria juga untuk mencoret bagi mereka yang masih menggunakan BPJS PBI. Seperti kepemilikan kendaraan roda empat, kepemilikan kendaraan roda dua yang lebih dari dua. Ini akan terdeteksi di Samsat. Termasuk penggunaan meterisasi listrik yang wattnya diatas 1300 watt. Kalau listrik berarti pemadanan dilakukan oleh PLN dan Dinsos,” paparnya.
Menurut Aan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon sudah 99 persen UHC. Artinya segala pelayanan kesehatan harus maksimal. Satu hari harus selesai membuat BPJS.
“Apalagi, alokasi anggaran untuk BPJS PBI di angka Rp120 miliar. Dana tersebut sharing dengan pemerintah provinsi. Di Kabupaten Cirebon pembiayaan BPJS PBI untuk 350 ribu orang. Yang 900 ribu orang dibiayai APBD provinsi,” ucapnya.
Artinya, sambung Aan, ada 1.250.000 ribu jiwa yang dibiayai oleh pemerintah. Sementara sisanya dari jumlah penduduk kabupaten Cirebon yang Rp2,6 juta jiwa menggunakan BPJS mandiri, ada yang dari perusahaan, dan lainnya.
Diungkapkan Aan, dalam waktu dekat, kuota BPJS PBI di Kabupaten Cirebon yang baru akan keluar.
“Saat ini kami dari komisi IV juga sedang menunggu hasil pemadanan data dari pemerintah daerah melalui dinas sosial,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
