SUARA CIREBON – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon mengajak sejumlah pihak terkait untuk duduk bersama membahas rencana penertiban dan pengelolaan objek wisata religi Sunan Gunungjati.
Rencana pertemuan tersebut menyusul adanya video viral peminta sedekah di kompleks Makam Sunan Gunungjati yang terkesan memaksa.
Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Abraham Mohammad mengatakan, surat undangan membahas penertiban dan pengelolaan lokasi yang menjadi objek wisata religi tersebut sudah dikirimkan kepada pemerintah desa (pemdes), Forkopimcam serta pihak Keraton Kanoman dan pihak terkait lainnya.
Menurut Abraham, surat undangan tersebut bertujuan untuk membahas penertiban dan pengelolaan obyek wisata Sunan Gunungjati, agar para pengunjung merasa nyaman dan aman. Rencananya, pertemuan membahas persoalan tersebut akan dilakukan pada Senin, 18 November 2024 pagi.
“Kalau hanya sebatas memberikan statemen saja itu masih dalam taraf input, output, outcome, atau dampak. Tapi belum jelas benefit dan impact-nya,” ujar Abraham, Kamis, 14 November 2024.
Berita Terkait
Ia mengatakan, langkah yang diambil tersebut merupakan aksi tindak lanjut dengan menggunakan mekanisme yang ada. Selain mengundang pihak keraton, koramil, polsek, kecamatan dan pemdes setempat, pihaknya juga mengundang dinas terkait, akademisi, tokoh agama, pers dan pihak lainnya.
“Nanti pembahasannya tidak hanya soal kotak amal saja, tetapi agar peziarah merasa nyaman dan aman. Jangan sampai peziarah merasa ada paksaan,” tegas Abraham.
Abraham menegaskan, sejumlah pihak harus bisa membuat peziarah merasa nyaman dan aman saat berada di lokasi wisata religi tersebut. Mulai dari saat peziarah di tempat parkir, tempat istirahat dan tempat-tempat lainnya.
“Kami pernah mendapat keluhan dari peziarah dan fakta yang terjadi di lapangan langsung. Peziarah mengeluh dari harga tiket, tata kelola manajemen yang ada di pelataran depan maupun di belakang Situs Sunan Gunung Jati tersebut dan lainnya. Parkir pun entah kemana larinya,” ujarnya.
Karena itu, dalam pembahasan nanti pihaknya akan mengundang dinas terkait agar sama-sama bisa memberikan solusi terbaiknya. Ia mencontohkan peran dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) misalnya, bisa membantu pengelolaan sampah, Satpol-PP soal keamanannya, dan dinas lain sesuai tupoksi.
“Kita sifatnya memediasi, tidak akan mencampuri kewenangan yang ada di dalam wilayah tersebut. Makanya undangannya juga perihal penertiban pengelolaan obyek wisata Sunan Gunungjati,” ungkapnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
