SUARA CIREBON – Pemerintah daerah diimbau kembali fokus pada salah satu tugas utamanya yakni memberikan pelayanan publik dengan tetap mengedepankan komitmen kebangsaan.
Hal itu mengemuka dalam silaturahmi dan diskusi publik “Urgensi Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Bingkai Komitmen Kebangsaan Pasca-Pilkada Serentah Tahun 2024” yang digagas Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD-KAHMI) Kabupaten dan Kota Cirebon, di salah satu restoran di Kota Cirebon, Kamis, 19 Desember 2024.
Hadir dalam diskusi publik tersebut, Pimpinan Ombudsman RI, Hery Susanto, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Dan Satriana, Akademisi Cirebon, Dr Aip Syarifudin MPd serta Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik dan Bupati terpilih Cirebon, H Imron.
Presidium KAHMI Kabupaten Cirebon, Sokid mengatakan, diskusi publik tersebut digagas Kahmi, untuk mengingatkan fokus pemerintahan kembali ke fungsi utamanya yakni memberikan pelayanan publik yang baik pasca-pilkada.
“Ini merupakan ide dari kami untuk memberikan gambaran terkait dengan pelayanan publik setelah pilkada dan memasuki masa transisi,” kata Sokid.
Dalam kesempatan itu, anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menjelaskan, sesuai Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Sehingga, lanjut Hery, dalam situasi pascapilkada saat ini, Ombudsman harus memastikan pelayanan publik di semua lembaga tetap berjalan dengan baik.
“Pelayanan publik harus tetap mengedepankan komitmen kebangsaan,” ujar Heery.
Hery menekankan lima hal yang harus diperhatikan oleh semua lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik.
“Pertama, pemberi layanan publik harus berkomitmen membangun kepercayan masyarakat, sehingga ada public trust. Kedua, pemberi layanan publik, harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, sehingga pemangkasan birokrasi menjadi hal utama,” kata Hery.
Ketiga, lanjut Hery, pelayan publik ini menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Menurutnya, kinerja yang baik akan tercermin dari pelayanan publik yang baik.
Keempat, imbuh dia, pelayanan publik ini juga harus bisa memfasilitasi pengembangan kebijakan pemerintah, dan terakhir, pemberi pelayanan publik, selain pemberi pelayanan, juga harus menjadi pelopor keterbukaan akses informasi kepada publik.
“Komitmen kebangsaan, harus menjadi semangat dari semua lembaga pelayanan publik,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon terpilih, H Imron mengaku sangat butuh masukan dari berbagai elemen dari masyarakat, termasuk dari HMI dan KAHMI.
“Pemimpin tentu menunggu masukan, karena memimpin daerah, persoalannya sangat banyak, sehingga perlu masukan dan pengawasan. Kami ingin masukan, hasil dari diskusi publik hari ini,” kata Imron.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
