SUARA CIREBON – Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, menyoroti kinerja 100 hari pertama wakil rakyat tersebut, Kamis, 9 Januari 2025.
Dalam orasinya, mahasiswa mengangkat sejumlah permasalahan yang tengah ramai dan menjadi isu public, seperti penanganan infrastruktur dan lingkungan hingga kenaikan PPN 12 persen. Massa aksi sempat melakukan aksi bakar ban di depan kantor legislatif tersebut.
Koordinator aksi, Gusti Yoga Pratama, menyatakan, evaluasi 100 hari pertama menjadi momentum untuk melihat keberpihakan DPRD terhadap kepentingan rakyat yang diwalikinya. Pihaknya menekankan, kinerja DPRD harus lebih serius dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Berita Terkait
“Seratus hari ini bukan sekadar evaluasi, tapi soal nurani. Apakah kebijakan yang dibuat DPRD berdampak langsung pada kehidupan masyarakat? Apakah mereka benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat?” tanya Gusti Yoga.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UMC, Abdullah Gymnastiar mengatakan, isu utama yang disorot mahasiswa adalah kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 12 persen. Pasalnya kebijakan ini membebani masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Meski pemerintah menyebut kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah, kenyataannya dampaknya meluas ke masyarakat kecil. Harga kebutuhan pokok naik, pelaku UMKM kesulitan, dan ini berkontribusi pada inflasi,” ujar Gymnastiar.
Mahasiswa, lanjut Gymnastiar, juga menyoroti dampak kenaikan PPN terhadap sektor kesehatan, yang dinilai semakin memberatkan masyarakat kecil. Akses kesehatan menjadi lebih sulit bagi mereka yang kurang mampu.
“Selain kebijakan pajak, mahasiswa juga mengkritik lambannya penanganan infrastruktur. Jalan berlobang, jembatan tak layak pakai, dan persoalan banjir masih menjadi keluhan masyarakat,” katanya.
Menuntutnya, mahasiswa menilai DPRD belum optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.
“Banyak jalan rusak dan jembatan yang membahayakan. Apakah lima tahun ke depan kita akan terus melihat kondisi seperti ini? Selain itu, penumpukan sampah di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan akademis, mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah. Pemda gagal menangani masalah sampah. Bagaimana bisa masyarakat hidup sehat jika sampah dibiarkan menumpuk di mana-mana!” tegasnya.
Gymnastiar menegaskan, mahasiswa tidak butuh wacana, namun butuh solusi nyata.
“Anggota DPRD harus lebih serius mendengarkan dan bertindak atas aspirasi rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori yang menemui mahasiswa mengatakan, kenaikan PPN merupakan kebijakan nasional yang berada di luar kewenangan DPRD. Namun, politikus PKB ini mengakui dampak kebijakan tersebut sangat dirasakan masyarakat.
“Kenaikan PPN memang menyasar barang dan jasa mewah, seperti pesawat pribadi dan kapal pesiar. Namun, kami sepakat bahwa dampaknya juga terasa pada sektor lain. Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI,” ujar Hasan.
Hasan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dampak kebijakan tersebut. DPRD, menurut dia, akan membuka dialog dengan mahasiswa untuk mendiskusikan isu-isu strategis melalui forum-forum seperti “cofee morning” bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kabupaten Cirebon.
“Kami siap mengkaji kebijakan ini lebih dalam dan memastikan tidak ada kenaikan yang memberatkan kebutuhan pokok masyarakat,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
