SUARA CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon menilai kebijakan pemerintah terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram, sudah tepat.
HPP ini penting agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak, mengingat biaya produksi pertanian yang tidak sedikit.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, kepada awak media Kamis, 30 Januari 2025.
Cakra menilai, pemberlakuan HPP dikarenakan biaya produksi pertanian cukup mahal, dari mulai benih hingga panen.
Menurutnya, pemerintah sudah menghitung besaran HPP GKP, agar petani layak mendapatkan keuntungan.
“Dengan adanya batasan harga minimal ini, petani tetap bisa menjual hasil panennya dengan harga yang tidak merugikan mereka. Kalau misalkan harga di atasnya HPP, ya alhamdulillah petani sejahtera,” ujar Carka.
Jika penjualan di atas HPP, menurutn Cakra, dapat diartikan ada batas ambang minimal harga ecerannya. Namun, ia juga mengingatkan, bahwa harga HPP ini nantinya akan berdampak pada harga beras di pasaran.
“Tinggal nanti bagaimana kalau sudah jadi beras akan memengaruhi harga beras. Nah nanti yang kasian itu adalah masyarakat umum, karena secara otomatis kan harganya naik,” katanya.
Jika harga gabah di pasaran tidak terkendali, imbuh Cakra, Bulog memiliki mekanisme untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar.
“Artinya kalau pun harga tidak terkontrol, maka sesungguhnya Bulog itu bisa melaksanakan operasi pasar, pengadaan beras, dan sebagainya,” ujarnya.
Terkait kualitas gabah, Cakra menegaskan, Bulog tidak membedakan kualitas dan varietas.
“Kalau HPP itu tidak memandang varietas, yang penting Bulog itu akan membeli dengan harga HPP,” tegasnya.
Menurutnya, petani akan selalu berusaha mendapatkan harga terbaik untuk hasil panennya, sehingga HPP menjadi patokan yang memastikan harga jual tetap seimbang dengan biaya produksi.
Mengenai desakan modernisasi pertanian oleh HimpunanKerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon, Cakra mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pertanian melalui penggunaan teknologi.
“Siap, modernisasi pertanian ya harus. Makanya pemerintah meluncurkan petani milenial, termasuk alat mesin pertanian,” tuturnya.
Disinggung mengenai stok beras di Kabupaten Cirebon, Cakra memastikan, dalam kondisi aman. Hal ini berdasarkan hasil kunjungan DPRD ke Bulog, beberapa pekan silam.
“Untuk produksi gabah surplus, untuk target di Jawa Barat, termasuk di Cirebon juga surplus jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk, sekitar 90 ribu ton gabah, data dari Bulog itu,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
