SUARA CIREBON – Keberadaan sampah liar di bahu jalan raya Ki Gesang Kaliwedi, tepatnya di wilayah Desa Prajawinangun Kulon, Kecamatan Kaliwedi kian menggunung dari hari ke hari.
Sampah tersebut diduga sengaja dibuang oleh warga dari berbagai desa akibat penanganan sampah di tingkat desa yang masih setengah hati.
Kuwu Desa Prajawinangun Kulon, Iswadi, saat dihubungi Suara Cirebon memastikan sampah liar tersebut bukan berasal dari warganya. Ia mengatakan, sampah liar tersebut berasal dari warga dari desa-desa lainnya yang sudah berlangsung lama.
Berita Terkait
Menurut Iswadi, penanganan sampah di desanya sudah dilakukan oleh petugas khusus yang setiap hari melakukan pengangkutan dari semua rumah warga Desa Prajawinangun Kulon. Sampah-sampah tersebut kemudian dikirim ke tempat pembuangan sampah (TPS) di Gegesik.
“Kami sudah bekerja sama dengan TPS Gegesik, biaya yang harus dibayar sesuai kesepakatan adalah Rp 1,5 juta per bulan,” ujar Iswadi, Selasa, 4 Februari 2025.
Ia menjelaskan, keberadaan sampah liar tersebut sudah ia sampaikan dalam Musrenbang Kecamatan pada Januari kemarin. Para peserta Musrenbang pun menyepakati penanganan sampah liar segera dilakukan. Pasalnya, posisi gunungan sampah tersebut berada di pinggir jalan yang menjadi satu-satunya akses menuju kantor Kecamatan Kaliwedi.
“Semua sudah sepakat, tapi sampai sekarang belum juga dilaksanakan,” kata Iswadi.
Selain itu, Iswadi juga mengaku sudah melaporkan keberadaan sampah liar tersebut kepada pihak BBWS. Hal itu ia lakukan lantaran posisi tumpukan sampah berada di pinggir sungai irigasi yang sepenuhnya menjadi kewenangan di BBWS.
“Saya sudah telepon pihak BBWS soal sampah liar itu, tapi pihak BBWS mengaku tidak melihat ada sampah liar di pinggir sungai tersebut,” paparnya.
Iswadi juga menyinggung truk angkutan sampah yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Kecamatan Kaliwedi. Sayangnya, keberadaan truk sampah tersebut belum dapat dimanfaatkan karena sampai saat ini masih disimpan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon.
Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional kendaraan dan perawatan sesuai kesepakatan dengan pihak DLH dinilai cukup tinggi, yakni mencapai Rp 100 juta per tahun. Sehingga tak sedikit dari para kuwu di Kecamatan Kaliwedi yang merasa keberatan.
“Kecamatan Kaliwedi itu sebenarnya sudah mempunyai satu unit truk sampah. Anggaran pengadaan truk tersebut berasal dari dana PIK,” paparnya.
Camat Kaliwedi, Hardomo, membenarkan, bahwa Kecamatan Kaliwedi memiliki satu unit truk pengangkut sampah. Anggaran pengadaan truk sampah tersebut berasal dari dana pagu indikatif kewilayahan (PIK) tahun 2023.
Menurut Hardomo, harga satu unit truk plus satu unit kontainer sampah nilainya sebesar Rp 600 juta. Ia mengatakan, pengadaan truk sampah itu merupakan upaya pihak kecamatan dalam memfasilitasi pihak desa dengan pihak DLH dalam penanganan sampah liar.
Ia mengakui, truk sampah tersebut dititipkan ke DLH sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pasalnya, sejauh ini belum ada kesiapan dari masing-masing desa terkait biaya operasional dan biaya perawatan rutin kendaraan tersebut.
“Karena kita enggak punya operator, biaya perawatan dan tempat juga tidak ada, makanya kami titipkan di DLH. Tinggal silahkan para kuwu bekerja sama dengan DLH, yang jelas kita sudah memfasilitasi,” ujar Hardomo.
Disinggung soal biaya operasional dan perawatan kendaraan yang ditetapkan DLH senilai Rp 100 juta per tahun, Hardomo menyebut angka tersebut dinilai masih ringan untuk ditanggung oleh sembilan kuwu di Kecamatan Kaliwedi.
Namun karena tidak ada keseriusan dari para kuwu, maka hal itu seperti menjadi beban besar.
“Titik sampah liar di wilayah Kecamatan Kaliwedi ini banyak,” ungkapnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
