SUARA CIREBON – Ketidakhadiran Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman dan Sekda, Hilmi Rivai saat prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat administrator, pengawas dan fungsional yang dilakukan Bupati Imron, jangan dijadikan tolok ukur adanya keretakan para pucuk pimpinan Kabupaten Cirebon.
Hal itu dikemukakan, Wakil Ketua Ideologi dan Kaderisasi DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Ali Jahari, saat menepis adanya isu keretakan hubungan antara Bupati Imron dan Wabup Agus, Kamis, 22 Mei 2025.
“Rotasi dan mutasi kemarin itu merupakan usulan dari Pj Bupati (Wahyu Mijaya, red), jadi Bupati dan Wakil Bupati belum melakukan rotasi dan mutasi jabatan. Ke depan sih pasti melibatkan Wakil dan Sekda, kan ada baperjakat? Walaupun keputusannya tetap Pak Bupati,” ujar Ali.
Terlebih, lanjut Ali, saat pelaksanaan pelantikan puluhan pejabat, Selasa 20 Mei kemarin, agenda Wakil Bupati dan Sekda cukup padat. Baik wabup maupun sekda, imbuh Ali, ditugaskan mewakili bupati di kegiatan penting.
“Jadi NasDem selaku rekan koalisi pasangan Imron-Jigus (sapaan akrab Wabu Agus, red) jangan kebawa perasaan (baper) duluan. Saya pastikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon saat ini baik-baik saja,” tutupnya.
Terpisah, kader PDIP Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, juga turut membantah isu keretakan tersebut. Ia menegaskan tidak ada ketegangan antara bupati dan wakil bupati, apalagi hingga mengganggu roda pemerintahan.
“Komunikasi antara keduanya masih terjalin secara intens. Saya pastikan hubungan keduanya masih harmonis. Wabup tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan bupati,” ujar Yoga.
Menurut Yoga, ketidakhadiran Wabup Jigus dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV itu, murni karena tugas dinas luar kota yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Yoga juga menyayangkan adanya narasi yang berkembang di masyarakat seolah-olah terjadi disharmoni di tubuh Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
“Saya khawatir isu seperti ini bisa dimanfaatkan pihak tertentu yang ingin menciptakan kegaduhan politik. Kalau sudah tidak ada komunikasi, baru bisa dikhawatirkan. Ini sih masih rutin rapat, masih saling koordinasi. Jadi saya menilai hanya ada miskomunikasi teknis, bukan keretakan,” tegasnya.
Ia pun enggan berspekulasi lebih jauh soal ketidakhadiran Sekda dalam pelantikan tersebut. Baginya, hal itu merupakan ranah kebijakan internal kepala daerah.
Sikap serupa juga disampaikan Ketua Relawan Brigade Beriman (Imron–Agus Kurniawan) 212, Helmy Azhar. Ia mengimbau semua pihak untuk tidak membiarkan isu berkembang menjadi bola liar yang bisa memecah konsentrasi pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Kalau ada pihak yang merasa dirugikan oleh informasi tersebut, sebaiknya segera melakukan klarifikasi. Jangan biarkan opini ini tumbuh liar. Fokus kita adalah pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Helmy mengingatkan pentingnya menjaga iklim politik yang sehat agar tidak mengganggu stabilitas daerah. Terlebih, Kabupaten Cirebon saat ini tengah menjalankan sejumlah agenda penting pembangunan daerah.
Seperti diketahui, absennya, wakil bupati dan sekda pada momen pelantikan pejabat, belum lama ini, memicu pertanyaan dan spekulasi mengenai hubungan dan pola komunikasi yang tengah terjadi. Pasalnya, kehadiran pejabat dalam momen-momen penting pemerintahan kerap kali dinilai sebagai indikator stabilitas dan kerja sama antarpucuk pimpinan.
Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Cirebon, H Dade Mustofa Efendi, yang mengaku kecewa atas apa yang ia sebut sebagai lemahnya semangat kolektif dalam pengambilan keputusan strategis.
“Rotasi dan mutasi pejabat bukan sekadar agenda administratif, tetapi bagian dari rekonstruksi birokrasi yang harus dibangun atas dasar kebersamaan dan komunikasi terbuka antarpemimpin. Kalau sampai tidak diundang (dalam pelantikan, red), ini mencederai etika pemerintahan dan semangat kolegialitas dalam kepemimpinan daerah,” kata Dade, Rabu, 21 Mei 2025.
Ketidakhadiran wakil bupati (wabup) yang akrab disapa Jigus itu, lanjut Dade, memunculkan dugaan, yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam proses mutasi, rotasi dan promosi puluhan pejabat administrator, pengawas dan fungsional tersebut.
“Kami bukan hanya kecewa, tapi juga khawatir, pola komunikasi seperti ini bisa merusak harmoni pemerintahan yang baru berjalan,” ujarnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
