SUARA CIREBON – Keputusan pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah (pemda) menyelenggarakan kegiatan meeting atau rapat dan kegiatan lainnya di hotel, disambut baik oleh pihak pengelola hotel di wilayah Cirebon.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cirebon, Ida Kartika, bahkan mengaku senang dengan keputusan tersebut.
“Kita merasa sangat senang, dan mudah-mudahan itu benar, bukan hanya omongan belaka,” ujar Ida Kartika, saat ditemui di kantor Setda Kabupaten Cirebon, Selasa, 10 Juni 2025.
Namun, ia menekankan agar keputusan pemerintah pusat memperbolehkan pemda menggelar rapat di hotel tersebut, bukan hanya sebatas pernyataan di media massa.
Menurutnya, apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus benar-benar nyata.
“Kita menuntutnya yang nyata aja, bukan hanya di koran (ngomong, red) boleh, boleh tapi (nyatanya, red) masih ada penekanan dari pusat ya sama saja,” ujarnya.
Sejak Presiden Prabowo menerapkan efisiensi untuk kegiatan meeting dan perjalanan dinas para pejabat ke luar kota, imbuh Ida, hotel-hotel di Kabupaten Cirebon sangat merasakan dampaknya.
Tercatat, sejak bulan Januari sampai Maret kemarin, hotel-hotel di Cirebon tidak ada yang digunakan rapat oleh Pemda dan berikut dinas-dinas di bawahnya.
“Terutama, karena kita bergeraknya di government (pemerintahan), jadi yang paling banyak kegiatan itu government, tapi sekarang tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, bisa dihitung,” tukasnya.
Bahkan bukan hanya kegiatan rapat, larangan rapat di hotel juga membuat belasan kegiatan wisuda anak yang semula sudah menjadwalkan melaksanakan kegiatan di hotel, mendadak dibatalkan.
Untuk bisa tetap bertahan dalam kondisi tersebut, pelayanan yang dilakukan pihak hotel hanya mengandalkan karyawan yang ada.
Padahal sebelumnya, pihak hotel kerap menggunakan sistem casual (sistem kerja harian dengan kontrak fleksibel) ketika ada banyak momen besar di hotel.
“Kita tidak memakai casual lagi, memakainya karyawan yang ada saja. Karena untuk bayar casual saja tidak punya uang, operasionalnya juga tidak ada. Tapi untungnya kita tidak gulung tikar dan kibarkan bendera putih,” ujarnya.
Sementara dari kunjungan wisata, sama sekali tidak mendongkrak tingkat hunian hotel. Terlebih, hingga saat ini tidak ada destinasi wisata yang bisa mendongkrak tingkat hunian hotel di Kabupaten Cirebon.
Ia menyampaikan, destinasi wisata Batik Trusmi pun tidak bisa diharapkan dapat meningkatkan hunian hotel. Pasalnya, kini perjalanan Jakarta-Cirebon relatif lebih singkat karena sudah bisa ditempuh dengan perjalanan pulang-pergi (PP).
“Kalau ada event dari pemerintah daerah, kita bisa sampaikan ke para tamu hotel. Tapi kalau tidak ada kalender wisata, bagaimana kita bisa memberikan informasi ke wisatawan,” paparnya.
Ia berharap, Pemda Kabupaten Cirebon kembali menggelar kalender kegiatan yang bisa menunjang peningkatan hunian hotel. Karena, sejauh ini pihaknya tidak meninggalkan kewajibannya membayar pajak.
“Pajak kan tidak boleh berkurang, tapi kegiatan berkurang, bagaimana kita membayar pajak sesuai yang diharapkan pemerintah,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
