SUARA CIREBON – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon membantah isu yang menyebut alokasi anggaran perbaikan jalan tahun 2026 bakal lebih rendah dari tahun 2025 ini.
Bantahan tersebut, disampaikan Plt Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Tommy Hendrawan, saat ditemui awak media, Jumat, 8 Agustus 2025.
Menurut Tommy Hendrawan, panjang penanganan infrastruktur jalan tahun 2026 hampir sama dengan tahun 2025, yakni sepanjang 47 kilometer.
Pihaknya telah menghitung kegiatan rekonstruksi jalan 2026 bersama Banggar DPRD Kabupaten Cirebon dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026.
Dalam pembahasan KUA-PPAS tersebut, pihaknya sedang berupaya agar kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Cirebon lebih memprioritaskan infrastruktur jalan.
Menurut Tommy, dari hasil penghitungan tersebut, postur anggaran dialokasikan untuk bisa menangani perbaikan jalan sekitar 47 kilometer. Panjang penanganan tersebut diungkapkannya masih hampir sama dengan tahun 2025 ini.
“Hampir sama, tapi bilamana alokasi anggaran bertambah, mudah-mudahan bisa jauh lebih panjang penanganannya. Kita lagi menunggu, mudah-mudahan kita tetap fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik rekonstruksi berkala jalan maupun pemeliharaan rutin,” ujar Tommy Hendrawan.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran DPUTR khusus kebinamargaan (jalan dan jembatan) terdiri dari dua program. Anggaran untuk program drainase perkotaan nilainya lebih dari Rp15 miliar. Sedangkan untuk program penyelenggaraan jalan, total anggarannya mencapai Rp181 miliar.
“Alokasi anggaran khusus kebinamargaan ini jumlahnya kurang lebih Rp196 miliar. Jadi menurut kami tidak ada istilah lebih rendah dibandingkan dengan tahun anggaran 2025,” kata Tommy.
Untuk memaksimalkan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon, lanjut Tommy, Pemkab Cirebon tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Cirebon saja. Pihaknya sudah mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Khusus 2025 realisasi 2026, kita sudah mengusulkan dan sudah masuk ke SIPB kaitan dengan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp109,1 miliar. Mudah-mudahan itupun bisa terakomodir,” jelas Tommy.
Selain itu, Pemkab Cirebon juga melakukan komunikasi untuk mengusulkan bantuan ke Kementerian PU RI melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Melalui program IJD ini, Pemkab Cirebon sudah mengusulkan untuk empat ruas jalan di Kabupaten Cirebon.
Empat ruas jalan yang diusulkan itu yakni ruas jalan Playangan-Bojongnegara, Arjawinangun-Suranenggala, Gebangilir-Waled, dan Sindanglaut-Pabuaran.
“Mudah-mudahan kita mendapatkan maksimal, kita sedang menunggu DIPA-nya ke Kementerian PU. Jadi, kita berupaya tidak hanya di kabupaten, tapi provinsi dan Kementerian PU,” paparnya.
Tommy menambahkan, kondisi jalan yang harus dilakukan rekonstruksi dan masih menjadi PR DPUTR adalah sekitar 189,2 kilometer. Ia berharap, sedikit demi sedikit PR tersebut bisa diselesaikan dalam tiga tahun ke depan.
“Berdasarkan kondisi terakhir yang sudah dilakukan oleh teman-teman di bidang bina marga, jalan di kita ada kategori ada yang mantap dan tidak mantap. Kondisi tidak mantap itu penjumlahan antara kondisi rusak ringan dengan rusak berat,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
