SUARA CIREBON – Penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang terjadi pada ribuan warga Kota Cirebon, sehingga berimbas pada kepesertaan dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan, menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan warga Kesambi Baru, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Keluhan itu disampaikan warga kepada anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Cirebon, Hendi Nurhudaya saat menggelar reses masa persidangan III tahun sidang I 2024-2025, belum lama ini.
Kepada Hendi, warga mengaku kaget saat akan berobat di salah satu fasilitas Kesehatan (faskes), ternyata diberitahu layanan BPJS Kesehatan-nya telah tidak aktif dan tidak bisa digunakan lagi.
Menanggapi keluhan warga, Hendi menjelaskan, jika kepesertaan BPJS yang dinonaktifkan merupakan peserta PBI JKN yang anggarannya bersumber dari bantuan APBN.
“Yang dinonaktifkan itu kan yang didanai APBN, tidak sedikit di Dapil saya yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan,” kata Hendi.
Hendi mengaku, pihaknya dan pimpinan DPRD Kota Cirebon sedang mencari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kita sedang carikan solusi. Apakah dipindahkan kepesertaannya menjadi BPJS PBI yang didanai APBD atau bagaimana sedang dicari solusinya,” ujarnya.
Salah satu yang diupayakan, lanjut Hendi, pada APBD perubahan, DPRD mengusulkan penambahan anggaran untuk mendanai warga yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan pemerintah pusat.
“Kami di DPRD sudah mengusulkan Rp5 miliar,” katanya.
Selain itu, Hendi juga mendapat banyak keluhan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan soal infrastruktur.
“Kalau infrastruktur di sini sudah beres semua. Alhamdulillah jalan sudah dibenerin, rutilahu juga sudah mulai berjalan, hanya itu tadi soal bantuan dari pusat saja PKH dan BPJS,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
