SUARA CIREBON – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon segera melakukan langkah cepat untuk memulihkan situasi yang sempat mencekam akibat aksi anarkis, akhir pekan kemarin.
Hal itu dikemukakan Wamendagri usai melakukan rapat terbatas dengan Pemkab Cirebon dan unsur Forkopimda di Kantor Bupati Cirebon, pada Rabu, 3 September 2025.
Bima Arya mengatakan, peristiwa yang terjadi di Kabupaten Cirebon kemarin merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun, Forkopimda telah melakukan langkah cepat sehingga suasana bisa segera kondusif.
“Saya mengapresiasi Bupati dan Forkopimda yang sudah memiliki cooling sistem yang baik,” ujar Bima sapaan akrab sang Wamen.
Menurut Wamen, kedatangannya ke Kabupaten Cirebon ini untuk menyampaikan pesan khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar Forkopimda terus memperkuat komunikasi dan silaturahmi, membangun dialog yang walaupun selama ini sudah dilakukan, tetap didorong untuk terus dilanjutkan.
Komunikasi dan dialog dengan semua unsur masyarakat ini penting terus diperkuat agar bisa mengantisipasi semua potensi konflik yang bisa saja terjadi. Bima telah mengecek langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Cirebon bersama Forkopimda dalam penanganan pascainsiden tersebut.
“Karena pelayanan publik harus berjalan, proses pemulihan harus berjalan, dan kami mengapresiasi bagaimana Bupati berkoordinasi dengan ketua DPRD bergerak cepat untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan cepat,” kata Bima Arya.
Ia melihat situasi mencekam sudah dipulihkan oleh Forkopimda secara cepat sehingga tidak terkesan ada pembiaran. Ia juga melihat forkopimda terus bergerak, berkomunikasi dengan semua unsur masyarakat sehingga suasana bisa kembali normal seperti biasa.
Menurutnya, Pemkab Cirebon telah menempuh mekanisme penganggaran yang sudah ada, baik melalui pergeseran anggaran atau mekanisme lainnya dalam pemanfaatan aset Pemda yang rusak dan hilang.
“Kami menunggu laporan Pak Bupati terkait kemampuan fiskal daerah, sejauh mana. Setelah itu baru kami koordinasikan lebih lanjut soal apa saja yang bisa dicukupi dan apa saja yang mungkin bisa dibantu oleh pihak-pihak lain,” terangnya.
Bima pun menekankan agar semua aparat pemerintah mawas diri. Mendagri sudah mengeluarkan arahan untuk menunda kegiatan-kegiatan seremoni dan membatalkan kegiatan-kegiatan yang tidak esensial. Dikatakan Bima, Mendagri juga memberi arahan agar aparat pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memicu lagi terjadinya gejolak.
Sementara Bupati Cirebon, H Imron mengatakan, Pemkab Cirebon bersama unsur Forkopimda telah melakukan pemulihan situasi usai demontrasi yang terjadi Sabtu (30/8/2025) kemarin. Pemkab Cirebon juga sudah menginventarisasi fasilitas milik pemerintah yang rusak dan hilang.
“Bahkan kami konsolidasi dengan sejumlah pihak seperti komunitas ojol, tokoh agama, masyarakat dan lainnya sudah dilakukan agar tidak terjadi lagi ke depannya,” kata Imron.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia mengatakan, meski kantor dewan dalam keadaan rusak parah, namun anggota DPRD tetap bekerja seperti biasanya. Pihaknya mengunakan bangunan yang masih tersisa untuk melakukan rapat kerja dengan para anggota dewan lainnya.
“Kami (anggota dewan) sepakat untuk tetap bekerja meski kantor dalam keadaan porak-poranda,” kata Sophi.
Untuk memperbaiki kerusakan gedung dewan, kata dia, dirinya bersama Sekwan, dan anggota dewan lainnya menyepakati pergeseran anggaran dan tidak melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.
“Kami fokus untuk Kabupaten Cirebon,” katanya.
Sophi pun meminta kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mengunakan barang yang masih bisa digunakan untuk bekerja.
“Jangan terlalu banyak pengadaan. Kami tidak mau jadi bulan-bulanan oleh masyarakat Cirebon. Kejadian ini menjadi evaluasi kami agar ke depan bekerja lebih baik lagi,” kata Sophi.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
