SUARA CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama sejumlah instansi dan perangkat daerah terkait, Kamis, 6 November 2025.
Rapat tersebut mengundang seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan.
Agenda rapat membahas beberapa persoalan yang terjadi pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Cirebon.
Seperti diketahui, belum lama ini, Kota Cirebon dihebohkan dengan adanya kasus menu MBG basi dan ditemukan adanya ulat yang dibagikan salah satu SPPG di SDN Argapura, Kecamatan Harjamukti.
Bulan sebelumnya, terdapat kasus dugaan keracunan 13 murid SDN Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, usai menyantap menu MBG yang dibagikan salah satu SPPG.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik mengatakan, dalam rapat kerja itu terungkap, kuota MBG yang harus disiapkan satu SPPG di Kota Cirebon terlalu banyak. Kondisi tersebut, lanjut Fitrah, dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya menu MBG basi dan bahkan berulat.
Komisi III, imbuh Fitrah, mendengar masukan dari sejumlah pihak terkait seperti Korwil BGN, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan serta kepala SPPG, sebelum mengambil keputusan.
“Dari hasil rapat, semua sepakat, usulan dari kami agar dipertimbangkan pemerintah pusat kuota MBG-nya sedikit saja maksimal 2000 porsi. Kami menilai banyak pegawai yang berhenti, kecapaian, kemudian batas waktu dari matang sampai dikonsumsi itu hanya empat jam. Semoga ini menjadi pertimbangan,” kata Fitrah.
Pada kesempatan itu, Korwil BGN Kota Cirebon, Ashar Saputra menyampaikan, hingga saat ini di Kota Cirebon sudah ada 35 SPPG Dapur MBG. Dari 35 ini, 20 SPPG sudah beroperasi 15 SPPG masih dalam proses.
Ashar mengaku, persoalan MBG yang terjadi belum lama ini, karena persoalan waktu. Pihaknya sudah melakukan upaya mitigas agar tidak ada insiden serupa di kemudian hari.
“Upaya kami, mitigasi yang terjadi di lapangan, kami terus membuat sistem tata kelola dalam dapur itu 0 insiden. 0 insiden itu dilakukan paling dasar. Kami sudah melakukan beberapa langkah. Kami akan terus koordinasi kendala apa yang terjadi di dapur kita,” kata Ashar.
Sementara itu Kabid SD Disdik Kota Cirebon, Ade Cahaya, menyampaikan, ada yang perlu dievaluasi oleh BGN salah satunya menu MBG.
“Menu MBG ini perlu dievaluasi, masa iya anak kelas 1 SD dikasih menu MBG klengkeng. Iya buah-buahan tapi khawatirnya keselek,” katanya.
Ade menekankan agar menu MBG untuk anak SD harus betul-betul diperhatikan kualitas dan jenisnya.
“Harus diperhatikan betul, jangan asal,” tegasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
