SUARA CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon menerima audiensi aksi damai yang dilakukan serikat buruh Garteks Longrich terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Cirebon Tahun 2026.
Para buruh mendatangi gedung DPRD Kabupaten Cirebon usai melakukan aksi di depan kantor Bupati Cirebon, Jumat, 28 November 2026.
Audiensi dihadiri Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, hingga Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polresta Cirebon.
Para pejabat yang hadir menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada perwakilan buruh karena telah menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan kooperatif.
Usai audiensi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori menuturkan, para buruh tersebut memiliki tuntutan utama terkait penetapan UMSK Kabupaten Cirebon tahun 2026.
Hasan Basori mengakui, isu pengupahan merupakan persoalan yang sangat sensitif dan krusial, terutama menyangkut hubungan antara investor dan para pekerja di sektor industri.
“Pengupahan harus dikelola secara harmonis. Harus ada kesesuaian antara kemampuan investor dan kebutuhan pekerja. Karena itu diperlukan adanya titik temu di antara kedua kepentingan tersebut,” ujar Hasan.
Meskipun penetapan UMK maupun UMSK bukan menjadi kewenangan langsung pemerintah daerah, Hasan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi para buruh sesuai kebutuhan masyarakat dan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Berita Terkait
Audiensi berlangsung lancar, komunikatif, dan kondusif. Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah seluruh aspirasi tersampaikan dengan baik.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
