SUARA CIREBON – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia menilai penanganan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial telah menunjukkan upaya kerja di lapangan, namun masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu segera dievaluasi secara serius.
Menurut Sophi, bencana banjir yang berulang seharusnya tidak lagi ditangani dengan pola reaktif semata, melainkan dengan kesiapan yang matang dan terukur.
Sophi mencatat adanya keterlambatan dalam pendataan warga terdampak, ketidaksinkronan data antarinstansi, serta distribusi bantuan yang belum merata.
“Kondisi ini menimbulkan keluhan masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam situasi darurat,” kata Sophi, di sela meninjau korban banjir di Desa Astana, Kecamatan Gunungjati, Minggu, 14 Desemebr 2025.
Pihaknya akan mendorong BPBD untuk tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat mitigasi, sistem peringatan dini, serta pemetaan wilayah rawan banjir secara akurat.
“Tanpa langkah pencegahan yang jelas, banjir akan terus menjadi siklus tahunan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Sosial diingatkan agar memastikan bantuan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran dan transparan.
“DPRD menegaskan bahwa tidak boleh ada warga terdampak yang terlewat atau menerima bantuan secara tidak adil akibat lemahnya koordinasi dan administrasi,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
