SUARA CIREBON – Selisih angka 3% antara pendapatan dan realisasi belanja Kabupaten Cirebon pada tahun 2025, menjadikan perputaran ekonomi daerah ini stabil.
Kondisi tersebut telah menempatkan Kabupaten Cirebon berada di urutan tengah di antara daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dengan kategori bagus.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, mencatat, pendapatan Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 sebesar Rp4,3 triliun, atau mencapai 95,5% dari target pagu Rp4,5 triliun.
Meskipun meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp3,8 triliun, realisasi belanja daerah masih menunjukkan variasi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala BKAD Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati, mengatakan, pendapatan daerah tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024. Capaian pendapatan ini menjadi bukti kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjaga sirkulasi uang di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.
“Meskipun beberapa sumber pendapatan seperti BOS dan BULD belum sepenuhnya terealisasi, pergerakannya sudah signifikan,” kata Sri Wijayawati, Kamis, 8 Januari 2026.
Sementara persentase realisasi belanja daerah, diakui Sri, menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan capaian pendapatan. Ia menyebut, realisasi belanja daerah mencapai 92,82% dari total pagu. Kendati ada sedikit penurunan, namun tetap mencerminkan perputaran ekonomi yang stabil.
Ia menjelaskan, beberapa OPD bahkan mencatat realisasi di atas target. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menjadi OPD dengan realisasi belanja tertinggi, mencapai 148%. Sementara Dinas Perhubungan (Dishub) berada di posisi paling rendah dengan 64,16%.
Beberapa OPD lain seperti Kesbangpol merealisasikan belanja 97%, sedangkan Bapenda hanya 81,24%. Namun secara keseluruhan, realisasi pendapatan OPD mencapai 91%.
Kondisi serupa terlihat di tingkat kecamatan. Di mana, Kecamatan Tengahtani tercatat sebagai wilayah dengan realisasi belanja tertinggi. Sedangkan Lemahabang menjadi kecamatan dengan belanja terendah.
Menurut Sri, perbedaan ini mencerminkan prioritas pembangunan dan kesiapan masing-masing wilayah dalam mengelola anggaran.
Berita Terkait
“Meskipun persentase belanja menurun dari 95% menjadi 92%, kami melihat adanya perputaran ekonomi yang signifikan di Kabupaten Cirebon. Uang tetap bergerak di masyarakat melalui berbagai program dan proyek pemerintah,” jelas Sri.
Secara nominal, peningkatan pendapatan dari Rp3,8 triliun di 2024 menjadi Rp4,3 triliun di 2025 menandai pertumbuhan sekitar 13,2%. Ia menilai hal ini sebagai capaian penting mengingat sejumlah tantangan fiskal yang dihadapi, termasuk lambatnya pencairan dana BOS dan BULD.
Sri menambahkan, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk memperbaiki efisiensi belanja sekaligus memastikan semua program prioritas berjalan tepat waktu.
“Kami terus mengawasi realisasi anggaran agar setiap rupiah dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pelayanan masyarakat,” ungkapnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
