SUARA CIREBON – Inspektorat Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Risiko Eksekutif bagi para kepala perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.
Pelatihan yang diikuti 20 kepala perangkat daerah itu, berlangsung selama tiga hari, dimulai tanggal 26 hingga 28 Januari 2026 di Pusdiklatwas BPKP Ciawi Bogor.
Widyaiswara Utama BPKP, Danang Wijayanto menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pimpinan perangkat daerah dalam mengelola risiko strategis, operasional, dan lintas sektor pemerintahan.
Menurut Danang, manajemen risiko eksekutif memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Melalui penerapan manajemen risiko yang baik, kepala perangkat daerah diharapkan mampu mengantisipasi potensi hambatan program, meminimalkan kegagalan kebijakan, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja.
Danang Wijayanto, menegaskan, proses manajemen risiko harus dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak.
“Proses manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis, interaktif, dan kolaboratif, memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para ahli dan pemangku kepentingan,” ujar Danang dalam keterangannya.
Pada hari pertama, peserta menerima materi Pengembangan Kebijakan Manajemen Risiko Sektor Publik dan Manajemen Risiko Sektor Publik.
Danang menegaskan, pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan komunikasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Pihak yang menilai dan mengelola risiko harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan internal yang sesuai untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan bukti yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dipahami, sambil mempertimbangkan kerahasiaan dan integritas informasi,” ujarnya.
Pada hari kedua, pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan materi Manajemen Risiko Sektor Publik untuk Pimpinan, serta pengawalan, pemantauan, dan pengawasan implementasi manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan ditutup dengan penelaahan materi pengelolaan risiko strategis dan risiko lintas sektor, sebagai upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Melalui pelatihan ini, Pemkab Cirebon diharapkan mampu membangun budaya sadar risiko di setiap lini organisasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
