SUARA CIREBON – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon menilai kepemimpinan Bupati Cirebon, H Imron, selama dua periode ini belum melakukan perubahan signifikan.
Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, pengelolaan sampah yang belum maksimal, hingga pelayanan publik, dinilai masih jauh dari harapan.
Hal itu disampaikan puluhan anggota HMI Cabang Cirebon, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, pada Rabu, 25 Februari 2026 sore lalu.
Unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2025-2030, H Imron – H Agus Kurniawan Budiman.
Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, M Akramul Farhan, menyampaikan, tujuh tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, mendesak pemerintah daerah segera melakukan rekonstruksi dan revitalisasi total jalan rusak, terutama di wilayah timur Kabupaten Cirebon.
Sejumlah ruas jalan yang dinilai masih rusak dan membahayakan pengguna, di antaranya ruas jalan Gebang-Losari, Karangsembung-Karangwareng, Lemahabang-Susukan, Pabuaran-Ciledug serta ruas jalan Waled-Pabuaran.
“Infrastruktur jalan di timur Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya diperbaiki. Masih banyak jalan strategis yang berlubang dan itu sangat membahayakan, apalagi saat musim hujan,” seru Farhan dalam orasinya.
Berita Terkait
Selain perbaikan fisik, HMI juga meminta progres penanganan jalan dipublikasikan secara berkala melalui laman resmi dan media sosial pemerintah daerah.
Tuntutan kedua, mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas SDM dan digitalisasi layanan publik. Ketiga, mengoptimalkan fasilitas dan sistem pengelolaan sampah di seluruh wilayah kabupaten.
Keempat, memperluas program pelatihan kerja serta memfasilitasi penyerapan tenaga kerja lokal dengan data capaian yang transparan. Kelima, merenovasi ruang kelas rusak dan memastikan seluruh warga miskin terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Keenam, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah melalui publikasi laporan berkala. Ketujuh, mengecam tindakan represif aparat serta meminta jaminan agar tidak terjadi kekerasan di wilayah hukum Polresta Cirebon.
HMI menilai sejumlah persoalan seperti jalan rusak, pelayanan publik, pengelolaan sampah dan banjir, hingga tingginya angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
“Kami mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret, terukur, dan transparan agar program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Farhan.
Di kesempatan yang sama, Koordinator Aksi M. Albab, dalam orasinya menyampaikan, demonstrasi dilatarbelakangi keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan secara optimal. HMI, menurut dia, mempertanyakan kinerja Bupati Imron di periode keduanya ini.
“Imron di periode kedua jadi Bupati Cirebon kerjanya apa saja? Infrastruktur jalan rusak, pengelolaan sampah belum maksimal, hingga pelayanan publik masih jauh dari harapan,” kata Albab.
HMI menilai, selama dua periode kepemimpinan Imron, Kabupaten Cirebon belum mengalami perubahan signifikan.
“Akar persoalan terletak pada tata kelola pemerintahan, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip meritokrasi,” tegasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
