SUARA CIREBON – Penguatan infrastruktur dan ekosistem hilirisasi sektor unggulan daerah bakal menjadi fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon, pada 2027 mendatang. Fokus penguatan sektor tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di Kabupaten Cirebon.
Bupati Cirebon, H Imron, mengatakan, fokus pembangunan 2027 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan penekanan pada peningkatan inovasi, tata kelola pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik.
“Di tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Cirebon memfokuskan tema pembangunan pada penguatan infrastruktur dan ekosistem hilirisasi potensi sektor unggulan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” kata Imron, Selasa, 14 Juli 2026.
Berita Terkait
Menurut Imron, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah tetap menjadi perhatian utama karena diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga menetapkan tujuh prioritas pembangunan daerah pada 2027 nanti. Tujuh prioritas pembanguan itu meliputi penguatan kehidupan beragama dan ketertiban masyarakat, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan, hilirisasi sektor unggulan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik.
Arah pembangunan yang diusung pemerintah daerah ini tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dan sudah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu.
Imron menyebutkan penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga belanja tidak melampaui proyeksi pendapatan dan pembiayaan.
Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,04 triliun yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sementara untuk pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp3,20 triliun. Sehingga total belanja daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp4,34 triliun.
Belanja tersebut akan dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dengan porsi terbesar digunakan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara.
Imron menambahkan, defisit anggaran direncanakan ditutup melalui sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang diproyeksikan mencapai Rp102 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD).
“Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini akan dibahas bersama DPRD sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027, sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” tandasnya.
Untuk diketahui, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Bupati Imron pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon di Ruang Abimata DPRD, Senin, 13 Juli 2026 kemarin.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
