SUARA CIREBON – Ribuan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Cirebon masih menunggu penanganan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah mengatakan, pemerintah terus berupaya memperluas kolaborasi agar program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran daerah saat ini.
Menurut Hilman, tingginya kebutuhan perbaikan rutilahu di Kabupaten Cirebon tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Berdasarkan data, usulan perbaikan yang tercatat dalam Simperkim mencapai sekitar 12.000 hingga 13.000 unit. Pada tahun 2026, penanganan rutilahu melalui APBD hanya mengakomodasi 446 unit,” ujar Hilman Firmansyah, Selasa, 21 Juli 2026.
Di sisi lain, lanjut Hilman, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, masih belum berjalan.
“Untuk program BSPS Kabupaten Cirebon memperoleh alokasi sekitar 600 unit yang saat ini masih dalam proses verifikasi oleh kementerian,” katanya.
Hilman memastikan seluruh alokasi rutilahu yang bersumber dari APBD akan terserap. Bahkan pada perubahan anggaran tahun ini, pemerintah daerah kembali memperoleh tambahan sekitar 10 unit bantuan.
Menghadapi tingginya kebutuhan di tengah keterbatasan fiskal daerah, DPKPP mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, dunia usaha, serta berbagai instansi untuk memperluas jangkauan program rutilahu.
“Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat perbaikan rumah masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas hunian yang layak di Kabupaten Cirebon,” tutupnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
