SUARA CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon telah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Penetapan status tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis air bersih yang kerap melanda sejumlah desa di Kabupaten Cirebon saat memasuki puncak musim kemarau.
Meski demikian, hingga awal Juli ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mengaku belum menerima laporan desa yang mengalami kesulitan air bersih.
‎‎Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, menjelaskan, berdasarkan data historis sejak 2023 terdapat tujuh desa yang hampir setiap tahun mengalami kekeringan saat musim kemarau. Ketujuh desa tersebut yakni, Desa Sibubut Kecamatan Gegesik, Walahar dan Cupang Kecamatan Gempol, Banjarwangunan, Pamengkang, dan Mundu Mesigit Kecamatan Mundu serta Desa Winduhaji Kecamatan Sedong.
‎”Perkiraan musim kemarau berlangsung dari Mei sampai September. Kami sudah menindaklanjuti dengan SK Bupati mengenai siaga darurat kekeringan. Berdasarkan data sejak 2023, desa-desa tersebut memang menjadi wilayah yang paling sering mengalami kekurangan air bersih,” ujar Syamsul Huda, Rabu, 22 Juli 2026.
‎Menurut Syamsul, pengalaman beberapa tahun terakhir menjadi dasar BPBD memetakan wilayah prioritas penanganan. Tak hanya mengandalkan distribusi air bersih ketika kekeringan terjadi, Syamsul menyebut, BPBD juga mulai menggeser pendekatan menuju pengurangan risiko bencana melalui penyediaan sumber air permanen.
Berita Terkait
‎‎Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui program pembangunan sumur bor dalam hasil kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pusat Zeni TNI AD yang mulai diusulkan sejak pertengahan 2025. Program itu terealisasi pada akhir tahun lalu dengan pembangunan lima titik sumur bor.
‎‎Kelima lokasi pembangunan sumur bor berada di Desa Walahar, Cupang, Winduhaji, Beber, dan Greged.
Menurut Syamsul, penentuan lokasi dilakukan setelah BPBD memetakan daerah yang paling sering mengalami kekeringan, kemudian dilakukan survei untuk memastikan potensi ketersediaan air tanah.‎
‎”Alhamdulillah pada Desember 2025 selesai dibangun lima titik. Sebelumnya kami menyampaikan data desa rawan kekeringan kepada BNPB dan Pusterad TNI AD, kemudian dilakukan survei potensi air,” ucapnya.
Syamsul mengatakan, keberadaan sumur bor tersebut mulai menunjukkan dampak pada musim kemarau tahun ini. Hingga saat ini BPBD belum menerima laporan permintaan distribusi air bersih dari desa-desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan.‎
‎Meski kondisi masih terkendali, BPBD tetap mengimbau pemerintah desa dan masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau berlangsung.
“Status siaga yang telah ditetapkan menjadi dasar percepatan penanganan apabila sewaktu-waktu terjadi krisis air bersih di wilayah Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
