SUARA CIREBON – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan DPRD dalam pembahasan kondisi fiskal daerah. Menurutnya, pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh daerah di Indonesia.
Menurut Hendra, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat kemampuan fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Salah satu masukan yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT),” ujar Hendra, Senin, 3 Agustus 2026.
Hendra menegaskan, potensi penerimaan masih dapat ditingkatkan, salah satunya dari sektor makanan dan minuman, perhotelan, serta kafe. Ia menilai target penerimaan dari tiga sektor tersebut masih berpeluang untuk ditingkatkan setelah dilakukan analisis lebih lanjut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berdasarkan potensi riil di lapangan.
“Selain pajak daerah, pembahasan juga menyoroti potensi peningkatan pendapatan dari retribusi parkir. Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat sekitar 600 titik parkir di Kabupaten Cirebon,” katanya.
Namun, menurut Hendra, asumsi perhitungan pendapatan saat ini masih rendah karena rata-rata hanya memperhitungkan sekitar tujuh kendaraan per titik parkir setiap hari. Hendra menegaskan, evaluasi terhadap potensi retribusi parkir akan menjadi salah satu langkah yang dikaji pemerintah daerah.
“Dengan pendataan dan perhitungan yang lebih akurat, sektor parkir dinilai masih memiliki ruang untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD Kabupaten Cirebon,” tutupnya.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Cirebon mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi parkir sekaligus mengefisienkan belanja listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang nilainya mencapai sekitar Rp36 miliar setiap tahun.
Dua isu tersebut menjadi sorotan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang digelar DPRD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Cirebon, Jumat, 31 Juli 2026 kemarin.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori, mengatakan Dinas Perhubungan (Dishub) merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran strategis sebagai penyumbang PAD.
“Dishub merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan daerah. Tentu kami mencatat ada sejumlah potensi yang masih bisa digali, termasuk dari retribusi parkir,” ujar Hasan
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti besarnya biaya pembayaran listrik PJU yang mencapai sekitar Rp36 miliar per tahun.
Hasan mengungkapkan, saat ini terdapat perbedaan data antara pemerintah daerah dan PLN. Pemkab Cirebon mencatat sekitar 19 ribu tiang PJU, sedangkan data PLN menunjukkan sekitar 60 ribu titik PJU yang menjadi dasar perhitungan tagihan listrik.
“Ini yang harus kita cek bersama. Jangan sampai kita hanya membayar tanpa mengetahui secara pasti kondisi di lapangan,” ujarnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
